Didakwa Terima Fulus Rp809 Miliar, Nadiem Makarim Membantah dan Minta Dibebaskan

Baca 10 detik

Tim penasihat hukum Nadiem Makarim meminta hakim membebaskan klien dari tahanan dan memulihkan nama baiknya dalam sidang eksepsi.
Jaksa menuntut Nadiem atas dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook periode 2019-2022, menyebabkan kerugian negara Rp2,1 triliun.
Selain Nadiem, tiga pejabat Kemendikbudristek lainnya turut didakwa dalam kasus dugaan penyimpangan pengadaan tersebut.

wmhg.org – Suasana Pengadilan Tipikor Jakarta memanas saat tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, dengan tegas meminta majelis hakim untuk membebaskan kliennya dari tahanan dan memulihkan nama baiknya secara penuh.

Permintaan tersebut menjadi poin utama dalam eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan sebagai respons atas surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan terkait pengadaan laptop Chromebook periode 2019-2022.

Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa Nadiem Anwar Makarim dari tahanan seketika setelah Putusan sela dibacakan. Menyatakan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 147/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst atas nama Terdakwa Nadiem Anwar Makarim tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya, ujar pengacara Nadiem, Ari Yusuf Amir, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (5/1/2026).

Tim hukum Nadiem tidak hanya meminta pembebasan, tetapi juga pemulihan hak-hak kliennya yang dianggap telah tercoreng oleh kasus ini.

Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa Nadiem Anwar Makarim dari tahanan seketika setelah Putusan sela dibacakan. Memulihkan hak Terdakwa Nadiem Anwar Makarim untuk merehabilitasi dan memulihkan nama baik dalam kedudukan, kemampuan, dan harkat serta martabatnya, tambah Ari Yusuf Amir.

Langkah perlawanan ini merupakan jawaban langsung atas dakwaan mengejutkan yang diungkap jaksa dalam sidang sebelumnya. Jaksa menyebut bahwa Nadiem Makarim diduga telah memperkaya diri sendiri dengan nilai fantastis dari proyek pengadaan laptop tersebut.

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp 809.596.125.000, kata Jaksa Roy Riady di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).

Menurut jaksa, total kerugian negara dalam proyek ini mencapai Rp 2,1 triliun. Angka tersebut berasal dari dua pos utama, yakni kemahalan harga (mark up) pada pengadaan Chromebook sebesar Rp 1,5 triliun (Rp 1.567.888.662.716,74) dan pengadaan Chrome Device Management (CDM) yang dinilai tidak perlu dan tidak bermanfaat sebesar Rp 621 miliar (Rp 621.387.678.730,00).

Jaksa juga mengungkapkan bahwa aliran dana haram dari proyek ini tidak hanya dinikmati oleh Nadiem, tetapi juga telah memperkaya sejumlah individu lain dan beberapa korporasi yang terlibat.

Lebih jauh, jaksa membeberkan bahwa proses pengadaan Chromebook dan CDM dari tahun 2020 hingga 2022 sarat akan penyimpangan. Proyek ini disebut tidak sesuai perencanaan, melanggar prinsip pengadaan barang dan jasa, serta tidak melalui proses evaluasi dan survei harga yang semestinya.

Akibatnya, laptop yang dibeli dengan anggaran triliunan rupiah itu justru tidak dapat digunakan secara maksimal untuk proses belajar mengajar, terutama di daerah 3T (Terluar, Tertinggal, Terdepan).

Dalam perkara ini, Nadiem Makarim tidak duduk sendiri di kursi pesakitan. Tiga nama lain turut menjadi terdakwa, yaitu Ibrahim Arief selaku Konsultan Teknologi di Kemendikbudristek; Mulyatsah selaku Direktur SMP periode 2020-2021; serta Sri Wahyuningsih yang menjabat Direktur Sekolah Dasar sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk tahun anggaran 2020-2021.

Keempatnya dijerat dengan pasal berlapis. Dakwaan pertama adalah Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, mereka juga didakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.