Coretax Hambat Kelancaran Laju Operasional Dunia Usaha

wmhg.org –  JAKARTA. Pemulihan layanan sistem administrasi pajak atau Coretax masih menjadi tugas pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Kondisi ini berdampak terhadap kalangan dunia usaha. Mereka menghadapi kerumitan akibat tersendatnya penerapan sistem administrasi perpajakan yang telah menelan anggaran hingga Rp 1,2 triliun.

Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) Rinto Setiyawan mengemukakan, ada beberapa pengusaha yang sempat mau menutup operasionalnya akibat mengalami kendala Coretax. 

Kemarin ada yang telepon saya sudah mau tutup (usahanya) karena enggak bisa buat faktur, enggak bisa tagih. Akhirnya tiap hari ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), baru diprioritaskan, ungkap dia kepada KONTAN, Minggu (26/1).

Berdasarkan laporan IWPI banyak dunia usaha dari berbagai sektor yang mengeluhkan kendala dalam penerapan Coretax. Pasalnya, Coretax sering tidak stabil dan menyulitkan para pelaku usaha yang membutuhkan kelancaran administrasi pajak.

Masalah serupa juga diungkapkan perusahaan di bidang manufaktur. Sistem Coretax sering mengalami blank page atau lambat merespons, sehingga memakan waktu yang berharga dalam proses operasional.

Sejumlah kalangan pengusaha bahkan menuding pelaksanaan sistem Coretax dilakukan tanpa persiapan yang matang, baik dari sisi teknis maupun tenaga pendukung.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan permohonan maafnya kepada para wajib pajak atas kendala yang terjadi pada Coretax.

Dalam implementasi sebuah sistem baru, Sri Mulyani mengakui tidak bisa dipungkiri begitu banyak tantangan yang harus dihadapi.

Namun itu semua merupakan bagian dari perjalanan membangun sistem perpajakan yang lebih terintegrasi, efisien dan akuntabel. 

Kepada seluruh wajib pajak, saya mengucapkan maaf dan terima kasih atas pengertian dan masukan yang diberikan selama masa transisi ini, kata Sri Mulyani, belum lama ini.

Dia memastikan Otoritas Pajak akan terus berupaya melakukan perbaikan dengan prinsip practical dan pragmatic sehingga kendala yang dihadapi para wajib pajak dapat segera teratasi.