Buntut Siswa SD di NTT Bunuh Diri, Komisi X DPR Bakal Panggil Mendikdasmen Pekan Depan

Baca 10 detik

Komisi X DPR RI memanggil Mendikdasmen pekan depan untuk respons tragedi bunuh diri siswa SD di Ngada, NTT.
Peristiwa tersebut dipicu ketidakmampuan ekonomi keluarga membeli alat tulis dan dianggap tamparan bagi dunia pendidikan.
DPR akan evaluasi efektivitas Dana BOS serta meminta pemerintah pusat dan daerah lebih peka terhadap siswa pelosok.

wmhg.org – Komisi X DPR RI bereaksi keras atas tragedi bunuh diri yang menimpa seorang siswa sekolah dasar berinisial YBS (10) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Peristiwa yang diduga dipicu oleh ketidakmampuan keluarga membeli alat tulis tersebut dinilai sebagai tamparan keras bagi dunia pendidikan nasional.

Sebagai langkah nyata, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan pihaknya akan segera memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) untuk meminta pertanggungjawaban serta penjelasan menyeluruh terkait kasus tersebut.

Pemanggilan dijadwalkan dilakukan pada pekan depan, sebelum masa reses DPR dimulai pada 18 Februari mendatang.

Ya tentu, Mendikdasmen selaku penanggung jawab tertinggi yang diberikan oleh Presiden, ya tentu harus segera mengambil langkah nyata, langkah cepat untuk mengatasi persoalan ini. Anak-anak dalam hal ini, siswa-siswi tidak boleh terbebani hanya karena keuangan atau kemampuan ekonomi orang tua mereka terbatas, ujar Lalu Hadrian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Lalu menekankan bahwa persoalan ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi anak bangsa untuk mengenyam pendidikan.

Ia mempertanyakan efektivitas jaring pengaman pendidikan seperti Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang seharusnya mampu mencegah tragedi semacam ini terjadi.

Dana BOS ini merupakan hak semua sekolah, terutama sekolah negeri maupun sekolah swasta. Nah oleh sebab itu, kejadian yang menimpa siswa kita yang ada di Nusa Tenggara Timur ini, yang saya katakan tadi bahwa ini tamparan keras. Ini salahnya di mana? Apakah sekolah tidak menyalurkan? Apakah memang sekolah tersebut belum atau tidak menerima dana BOS? Atau kondisinya seperti apa? Nah inilah yang harus kita evaluasi bersama, tegasnya.

Bagi Komisi X, peristiwa ini menjadi sinyal darurat di tengah semangat Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi sektor pendidikan.

Lalu Hadrian meminta pemerintah pusat maupun daerah agar lebih peka (aware) terhadap kondisi psikososial dan ekonomi para siswa, khususnya di daerah pelosok.

Tetapi, bagi kami di Komisi X ini tamparan keras bagi dunia pendidikan kita hari ini. Di saat kita berbenah, di saat Bapak Presiden sangat bersemangat memperbaiki pendidikan kita, maka kami meminta pemerintah daerah juga aware, pemerintah daerah juga memberikan perhatian yang serius terhadap dunia pendidikan kita, ungkapnya.

Selain pemanggilan Mendikdasmen, Komisi X DPR RI juga berencana melakukan kunjungan kerja langsung ke NTT untuk berdiskusi dengan para pemangku kepentingan setempat.

Langkah tersebut dilakukan guna memastikan negara hadir dan memberikan solusi konkret agar kejadian serupa tidak terulang di daerah lain.

Pendidikan wajib tidak boleh berhenti hanya gara-gara faktor ekonomi. Berikutnya, mental dari anak-anak juga harus diperhatikan. Lingkungan sekitar, tetangga, kerabat, keluarga harus aware juga dengan persoalan ini. Tidak boleh kejadian ini akan terulang terus sehingga seolah-olah negara tidak hadir. Sebetulnya negara itu sudah hadir, pungkasnya.