Bukan Hanya Mahasiswa, Deretan Artis Top Ikut Suarakan 17+8 Tuntutan Rakyat: Bismillah, Kita Kawal

Baca 10 detikAyu Ting Ting mengajak masyarakat untuk mengawal kinerja pemerintahDesta menekankan kalau dirinya tidak bisa diam jika ada ketidakadilanGerakan 17+8 sendiri berisi 17 tuntutan jangka pendek dengan tenggat 5 September 2025.[batas-kesimpulan]

wmhg.org – Gelombang dukungan publik terhadap gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat terus membesar, bukan hanya dari mahasiswa dan aktivis, tapi juga kalangan artis.

Sejumlah figur hiburan tanah air ramai-ramai mengunggah poster tuntutan itu di Instagram mereka, mulai dari Ayu Ting Ting, Desta Mahendra, Wendy Cagur, hingga Tretan Muslim.

Ayu Ting Ting, penyanyi dangdut sekaligus selebriti dengan jutaan pengikut, membagikan poster 17+8 lewat unggahan feed Instagram pribadinya.

Pada caption postingannya, ibu satu anak itu mengajak masyarakat untuk mengawal kinerja pemerintah.

Buktikan rakyat didengar, Bismillah kita kawal, tulis pelantun Alamat Palsu tersebut.

Tak hanya Ayu, presenter sekaligus komedian Desta Mahendra juga tak ketinggalan.

Ia mengunggah slide berisi poin-poin tuntutan tersebut.

Sebagai pemilih presiden Prabowo Subianto pada saat Pilpres 2024, Desta menekankan kalau dirinya tidak bisa diam jika ada ketidakadilan.

Dulu saya memilih Bapak pasti karena ada harapan.. Saya sudah menentukan pilihan, berarti saya berhak mengkritik dan mengawasi pemerintahan supaya harapan itu tetap terjaga.. Saya tidak akan bisa terus diam jika ada ketidakadilan, tulisnya.

Tak hanya mereka, sejumlah stand up comedian lainnya seperti Tretan Muslim, Ernest Prakasa, hingga Raditya Dika juga ikut menyuarakan hal yang sama.

Gerakan 17+8 sendiri berisi 17 tuntutan jangka pendek dengan tenggat 5 September 2025, serta 8 tuntutan jangka panjang hingga Agustus 2026.

Tuntutan jangka pendek itu fokus pada penghentian kekerasan oleh aparat, pembebasan demonstran, transparansi DPR, penarikan TNI dari ranah sipil, hingga perlindungan buruh.

Sementara tuntutan jangka panjang berupa reformasi DPR, partai politik, UU Tipikor & KPK, reformasi TNI/Polri, hingga evaluasi kebijakan ekonomi dan lingkungan.