Bukan Cuma Mesin EDC, KPK Kini Juga Bidik Korupsi Alat Pengukur Stok BBM di Kasus Digitalisasi SPBU

Baca 10 detik

Skandal korupsi SPBU Pertamina kini semakin melebar.

KPK tak hanya usut mesin EDC, tapi juga alat ukur BBM.

Penyidikan menyasar satu paket pengadaan dari hulu ke hilir.

wmhg.org – Penyelidikan mega skandal korupsi digitalisasi SPBU Pertamina kini melebar ke ranah yang lebih dalam.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak hanya fokus pada mesin kasir (Electronic Data Capture/EDC), tetapi kini juga membidik dugaan korupsi pada pengadaan alat pengukur stok BBM (Automatic Tank Gauge/ATG).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyidik kini melihat proyek digitalisasi ini sebagai satu paket pengadaan yang utuh, di mana setiap komponennya berpotensi diselewengkan.

Kalau kita bicara digitalisasi SPBU, tidak hanya terkait dengan mesin EDC-nya yang mencatat pelat nomor kendaraan, kemudian untuk transaksi pembayaran. Akan tetapi, juga termasuk alat untuk mengecek ketersediaan dari BBM di dalam tangki itu, kata Budi kepada wartawan, Sabtu (25/10/2025).

Dugaan Pengkondisian dari Hulu ke Hilir

Budi mengungkap bahwa skandal ini bermula dari proses pengadaan di internal PT Telkom Indonesia, yang kemudian produknya digunakan oleh Pertamina.

KPK menduga ada pengkondisian sejak awal, baik dari sisi spesifikasi barang maupun harga.

Diduga ada pengkondisian dalam proses pengadaan artinya apakah spek barang yang disediakan oleh para vendor ini kualitasnya sesuai atau tidak dengan harga, tutur Budi.

Penyidik kini membandingkan harga dan spesifikasi alat-alat tersebut untuk membuktikan adanya kemahalan bayar yang merugikan negara.

Dalam pusaran skandal ini, nama Elvizar, mantan Direktur Utama PT Pasific Cipta Solusi (PCS), kembali menjadi sorotan.

Ia merupakan salah satu dari tiga tersangka yang telah ditetapkan, dan menariknya, ia juga menjadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan mesin EDC di salah satu bank BUMN.

KPK memastikan penyidikan akan terus berprogres karena melibatkan banyak pihak dan vendor. Proses penghitungan kerugian negara oleh auditor juga masih terus berjalan.