wmhg.org – JAKARTA. Pemerintah terus memperkuat upaya inklusi keuangan dengan memperluas akses layanan keuangan formal bagi masyarakat.
Dalam rangka mendorong pencapaian ini, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berperan aktif dalam meningkatkan pemanfaatan layanan perbankan serta literasi keuangan.
Sebagai langkah strategis, pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebagai kerangka kerja utama dalam memperluas akses layanan keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan.
Untuk mengawal implementasi SNKI, pemerintah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang dipimpin Presiden Republik Indonesia.
Pada Jumat (21/03), Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan di Istana Negara guna memastikan inklusi keuangan selaras dengan peningkatan literasi keuangan.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Gubernur BI, Ketua OJK, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), serta Direktur Utama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Harian DNKI, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa tingkat inklusi keuangan di Indonesia telah mencapai 89%. Namun, masih terdapat daerah dengan akses terbatas, seperti Maluku Utara dan Halmahera.
Oleh karena itu, pemerintah akan memperkuat literasi keuangan agar masyarakat dapat memahami manfaat serta risiko layanan keuangan.
BI dan OJK berperan dalam meningkatkan edukasi keuangan, sementara BUMN didorong untuk memperluas akses layanan perbankan hingga ke daerah terpencil, ujarnya seperti diktip dari siaran pers.
Pemerintah berharap kebijakan dan regulasi yang kondusif, serta pemanfaatan infrastruktur teknologi keuangan, dapat mendukung implementasi SNKI di berbagai sektor, termasuk dalam pelayanan keuangan pemerintah.
Salah satu program yang tengah berjalan adalah elektronifikasi bantuan dan subsidi pemerintah.
Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pelajar, mahasiswa, santri, pemuda, pekerja migran, penyandang masalah kesejahteraan sosial, mantan narapidana, anak terlantar, penyandang disabilitas, masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta perempuan.
Berdasarkan data DNKI, pada tahun 2023 tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 88,7% dalam penggunaan akun dan 76,3% dalam kepemilikan akun.
Pemerintah menargetkan penggunaan akun meningkat menjadi 91% pada tahun 2025 dan 93% pada tahun 2029.
Sejak peluncuran SNKI pada 2016, tren kepemilikan dan penggunaan akun keuangan formal menunjukkan peningkatan positif.
Hingga 2023, sebanyak 76,3% masyarakat usia dewasa telah memiliki akun keuangan formal, sementara 88,7% telah menggunakannya. Namun, tingkat literasi keuangan baru mencapai 65,4%, meskipun meningkat dari 49,7% pada tahun sebelumnya.
Meski capaian inklusi keuangan cukup tinggi, masih terdapat kesenjangan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan.
Tingkat inklusi keuangan masyarakat perkotaan mencapai 91,5%, sedangkan masyarakat pedesaan baru mencapai 84,8%. Namun, tidak terdapat perbedaan signifikan dalam inklusi keuangan berdasarkan jenis kelamin dan demografi usia.
Untuk meningkatkan akurasi data sosial dan ekonomi, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dan mengembangkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Basis data ini mengintegrasikan berbagai sumber data sosial dan ekonomi, termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
DTSEN digunakan untuk pendataan penerima manfaat berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), Kartu Prakerja, subsidi listrik, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Single identifier data dalam DTSEN juga digunakan untuk sistem pembayaran digital dalam penyaluran bantuan sosial, monitoring lalu lintas devisa, dan peningkatan kepatuhan pajak. Saat ini, jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 285,5 juta jiwa dengan 93 juta keluarga per 3 Februari 2025.
“Dengan sinergi antar kementerian dan lembaga anggota DNKI, serta pemanfaatan data yang lebih terintegrasi, diharapkan inklusi keuangan dapat terus meningkat dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkas Airlangga.
