Boni Hargens: Reformasi Polri Harus Fokus pada Transformasi Budaya Institusional

Baca 10 detik

Analis politik Boni Hargens menekankan reformasi Polri harus fokus pada transformasi budaya, etika, dan sistem internal institusi.
Transformasi budaya institusional penting untuk memperkuat Polri dalam kerangka demokrasi dan negara hukum Indonesia.
Hargens khawatir politisasi reformasi akan mengaburkan fokus utama dan menghambat pencapaian Polri profesional yang stabil.

wmhg.org – Analis politik senior Boni Hargens kembali mengingatkan agenda utama reformasi Polri yang seharusnya fokus pada upaya-upaya transformasi budaya, etika dan sistem internal Polri. Menurut Hargens, reformasi Polri merupakan investasi demokrasi.

Kepolisian yang profesional, akuntabel dan demokratis bukan hanya kebutuhan teknis penegakan hukum, tetapi juga investasi fundamental bagi kelangsungan demokrasi Indonesia. Karena itu, reformasi Polri harus harus fokus pada transformasi budaya institusional Polri, ujar Hargens saat menjadi narasumber di acara diskusi publik PMKRI Cabang Jakarta Timur bertajuk Evakuasi Tantangan dan Masa Depan Reformasi Polri di Jakarta, Sabtu (13/11/2025).

Hargens berharap reformasi Polri fokus pada transformasi budaya institusional, tidak tergantung politik jangka pendek, bertujuan memperkuat Polri dalam kerangka demokrasi serta partisipatif kolektif karena menjadi tanggung jawab bersama baik Polri itu sendiri, pemerintah dan masyarakat sipil.

Hargens mengatakan, reformasi harus berorientasi untuk memperkuat Polri sebagai lembaga yang memiliki kewenangan koersif untuk mewujudkan negara hukum atau rechtsstaat dan memperkuat demokrasi.

Mari menata kembali reformasi Polri dengan fokus yang tepat adalah imperatif bagi masa depan demokrasi Indonesia. Ketika kepolisian bertransformasi menjadi institusi yang benar-benar merakyat dan demokrasi, seluruh bangunan demokrasi kita akan lebih kokoh, ujar dia.

Terutama, kata dia, mengubah budaya hierarkis-militeristik menjadi lebih berorientasi pada pelayanan publik, dengan penekanan pada nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap HAM.

Budaya militeristik adalah akar dari berbagai masalah Polri. Tanpa transformasi budaya, reformasi struktural atau pergantian kepemimpinan tidak akan menghasilkan perubahan substantif. Jadi, reformasi budaya ini seharusnya menjadi fokus kajian Komite Reformasi Polri saat ini sehingga ujungnya bisa menciptakan kepolisian sipil yang demokratis, beber Hargens.

Menurut dia, dalam transformasi budaya Polri, ada sejumlah area kunci, seperti pendidikan dan pelatihan yang menekankan HAM, etika dan community policing.

Dia juga mendorong berbasis kompetensi, teknologi modern, dan standar internasional untuk meningkatkan profesionalisme dan kapasitas anggota kepolisian di semua tingkatan.

Area kunci lain yang perlu diperhatikan dalam transformasi budaya Polri adalah akuntabilitas, kultur dialog terbuka dan responsif terhadap kritik konstruktif, rekrutmen dan seleksi berbasis integritas dan kapasitas, penerapan sistem reward dan punishment serta kepemimpinan yang menjadi role model nilai-nilai kepolisian demokratis, jelas Hargens.

Meskipun demikian, Hargens khawatir adanya upaya politisasi reformasi Polri yang justru bisa melemahkan eksistensi Polri serta bisa mengaburkan atau bahkan menghambat transformasi Polri ke arah yang lebih baik.

Ketika reformasi Polri menjadi arena pertarungan politik sebenarnya yang kalah adalah rakyat karena Polri tidak akan berkembang menjadi institusi profesional yang stabil dan dapat diandalkan, katanya.

Hargens membeberkan indikator-indikator politisasi reformasi Polri yang mulai terlihat di publik seperti reformasi justru fokus pada pergantian pimpinan Polri, bukan perbaikan sistem dan reposisi personel berdasarkan kedekatan politik.

Indikator lain, kata Hargens, adalah wacana reformasi muncul menjelang atau setelah pergantian rezim, agenda reformasi berubah sesuai kepentingan politik sesaat dan penggunaan isu reformasi untuk melegitimasi intervensi politik ke institusi Polri.

Dampak negatif politisasi reformasi Polri ini sangat dahsyat karena reformasi kehilangan arah dan konsistensi jangka panjang; melemahkan independensi dan profesionalisme Porli; menciptakan ketidakpastian dan demoralisasi internal, mengalihkan perhatian dari institusi substantif; serta memperdalam politisasi Polri yang justru ingin direformasi, pungkas Hargens.