Menkeu Purbaya Pastikan APBN 2026 Masih Tangguh Redam Potensi Darurat Energi

Jakarta – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menilai Indonesia masih berada dalam kondisi aman dari potensi darurat energi meski konflik antara AS-Israel dan Iran terus meningkat.

Ia menyampaikan, hingga saat ini pemerintah belum memiliki rencana untuk mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 maupun kebijakan subsidi energi yang berlaku.

BACA JUGA:Harga Minyak Naik USD 1 per Barel, Beban APBN Bertambah Rp 6,7 Triliun

BACA JUGA:Menkeu Purbaya: Efisiensi Program Makan Bergizi Gratis Bisa Hemat APBN Rp 40 Triliun

BACA JUGA:Menkeu Purbaya akan Pangkas Anggaran Kementerian, APBN Disisir Ketat

“APBN kita masih tahan. Saya enggak akan ubah APBN atau subsidi yang ada sampai titik yang mungkin nanti harga minyaknya tinggi sekali,” ujar Purbaya di kantornya, Rabu (25/3/2026).

Sebagai perbandingan, Filipina telah menetapkan status darurat energi nasional sejak 24 Maret 2026 akibat gangguan pasokan bahan bakar yang dipicu konflik di Timur Tengah.

Menanggapi kondisi tersebut, Purbaya memastikan posisi fiskal Indonesia masih cukup solid untuk meredam tekanan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dengan asumsi harga minyak yang masih terkendali, ia menilai belum diperlukan penyesuaian kebijakan dalam waktu dekat.

Ia juga menekankan bahwa status darurat energi tidak hanya ditentukan oleh kenaikan harga, melainkan lebih pada terganggunya pasokan. Dalam konteks Indonesia, pasokan energi dinilai masih terjaga.

“Darurat energi itu bukan di APBN. Maksudnya kalau suplainya berhenti, itu yang saya takut. Bukan harganya, tapi kalau suplainya nggak ada. Sekarang ini masih ada suplai, jadi belum bisa dibilang darurat,” jelasnya.