Belajar dari Venezuela, RI Harus Waspadai Intervensi Asing Lewat Orang Terdekat Lingkaran Kekuasaan

Baca 10 detik

Diplomat Senior Ple Priatna menyoroti posisi Wapres Venezuela sebagai pintu masuk infiltrasi dan pembelokan loyalitas elit oleh kekuatan asing.
Venezuela menjadi pelajaran penting bagi Indonesia mengenai pengelolaan Sumber Daya Alam sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
Kepemimpinan Maduro menunjukkan navigasi geopolitik; namun, risiko suap menyasar elit dekat yang memiliki akses kekuasaan besar.

wmhg.org – Dinamika politik di Venezuela memberikan pelajaran berharga bagi stabilitas nasional Indonesia, khususnya terkait kerentanan posisi strategis di lingkaran tertinggi kekuasaan terhadap pengaruh asing.

Diplomat Senior, Ple Priatna, menyoroti betapa krusialnya peran Wakil Presiden dalam struktur politik Venezuela.

Menurutnya, posisi tersebut kerap menjadi pintu masuk utama bagi kekuatan asing untuk melakukan infiltrasi politik.

Wakil Presiden di Venezuela memiliki posisi yang sangat kritikal. Ia berpotensi menjadi komprador yang menggunakan kekuatan asing untuk masuk, bahkan hingga memicu pembelokan loyalitas di tingkat elit, ujar Priatna dalam kanal YouTube Bambang Widjojanto (BW), Rabu (7/1/2026).

Menanggapi hal itu, Priatna mengungkapkan bahwa publik dunia internasional seringkali baru menyadari kerentanan tersebut setelah krisis terjadi.

Ia menyebut bahwa di Venezuela, jabatan seperti Wakil Presiden dan Menteri Luar Negeri merupakan pintu besar bagi kepentingan eksternal yang ingin menguasai sumber daya negara.

Dunia luar mungkin baru menyadari belakangan bahwa pintu besar pengaruh asing di Venezuela adalah melalui Wapres atau Menteri Luar Negeri, kata dia.

Hal ini sulit dibayangkan (jika) terjadi di Indonesia, namun tetap memerlukan kewaspadaan tinggi karena hanya orang-orang terdekat di lingkaran kekuasaanlah yang mampu melakukan tindakan tersebut, Priatna menambahkan.

Selain isu stabilitas politik, diskusi bersama BW tersebut juga membedah bagaimana Venezuela menjadi contoh ekstrem dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).

Priatna menekankan pentingnya Indonesia berpegang teguh pada amanat Pasal 33 UUD 1945 agar SDA benar-benar dikelola untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir elit atau pihak asing.

Di sisi lain, Priatna melihat kepemimpinan Nicolas Maduro dapat menjadi studi kasus bagi Indonesia dalam menavigasi geopolitik internasional.

Ia mencatat bahwa penguasaan SDA dan ketahanan terhadap tekanan internasional adalah kunci, namun terdapat risiko besar yang membayangi, yakni praktik suap di tingkat elit.

Nicolas Maduro memberikan contoh tentang bagaimana menggunakan geopolitik internasional untuk keuntungan nasional, kata dia.

Namun, kita harus sangat berhati-hati dengan praktik penyuapan yang menyasar elit politik dengan jabatan tertinggi. Nilai suapnya tidak sedikit, dan sasarannya adalah mereka yang memiliki kekuasaan besar, lanjutnya.

Sebagai Penutup Priatna menegaskan bahwa ancaman nyata sering kali tidak datang dari pihak yang jauh, melainkan dari pihak-pihak yang memiliki akses langsung ke pusat kebijakan.