Bantah Mau Jual PPP, Rommy Singgung Erick Thohir Getol Naturalisasi di Timnas

wmhg.org – Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, M Romahurmuziy alias Rommy, membantah dirinya ingin menjual PPP dengan mendorong pihak eksternal jadi kandidat calon ketua umum PPP.

Ia mengatakan, niatnya getol mendorong pihak eksternal partai untuk jadi caketum PPP hanya karena ingin PPP jaya kembali

Menurut saya nggak ada yah urusannya dengan apa namanya menjual partai, kata Rommy kepada wmhg.org, Sabtu (31/5/2025).

Ia menegaskan, jika apa yang dilakukannya tersebut layaknya organisasi sepak bola Indonesia di bawah kepemimpinan Erick Thohir membuka diri melakukan banyak naturalisasi.

Tapi yang dibutuhkan PPP hari ini adalah menbuka diri, seperti PSSI membuka diri naturalisasi dampaknya positif kan? Nggak ada cerita PSSI bisa sehebat hari ini kalau tak ada naturalisasi, dan itu sudah berjalan puluhan tahun, ujarnya.

Andai pak Erick Thohir sebagai ketua umum tidak membuka diri dengan naturalisasi ya pssi sudah puluhan tahun jalan di tempat saja, sambungnya.

Ia mengatakan, jika PPP pernah berada di tiga besar pada tahun 99, namun kekinian semakin merosot.

Mau butuh kenyataan apalagi kalau tidak kita pada orang luar?, tegasnya.

Untuk itu, kata dia, satu-satunya cara yang belum dilakukan PPP adalah membuka diri dengan orang luar atau pihak eksternal.

Karena satu satunya yg belum dilakukan PPP adalah membuka diri terhadap orang-orang yang sudah berkarya di tempat lain kemudian kita naturalisasi menjadi kader partai, pungkasnya.

Dituding Jual Partai

Sebelumnya, Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai gerah dengan manuver Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy (Rommy) menjelang Muktamar X 2025 mendatang.

Sejak podcast salah satu media yang mengungkap skenario Romy, Jokowi, dan Haji Isam yang memaksa Amran Sulaiman mengambil alih PPP, mulai muncul beragam tanggapan dari masyarakat, khususnya kader PPP.

Salah satu kegerahan terhadap Rommy disampaikan oleh Ketua DPC Jakarta Timur.

Ia mengaku malu dengan ulah Rommy yang dianggapnya telah menjadikan PPP sebagai barang dagangan.