Awal Tahun yang Sempurna, Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo

Baca 10 detik

Politisi PDIP, Adian Napitupulu, mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo melalui Instagram pada 28 Januari 2026.
Kritik Adian menyoroti Indonesia bergabung BoP Trump, penempatan keponakan Presiden jadi Deputi BI, dan hakim MK dari partai.
Sorotan terakhir adalah tindakan represif aparat terhadap pedagang es gabus di Kemayoran, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

wmhg.org – Politikus PDIP, Adian Napitupulu, kembali melontarkan kritik tajam terhadap jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di awal tahun 2026.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @adian_napitupulu pada Rabu (28/1/2026), ia membagikan infografis bertajuk Awal Tahun yang Sempurna yang merangkum empat poin kontroversial yang tengah menjadi sorotan publik.

Unggahan tersebut menyoroti isu mulai dari kebijakan luar negeri, penempatan keluarga di posisi strategis, independensi lembaga yudikatif, hingga tindakan represif aparat terhadap warga sipil.

Ada yang mau nambahain!?, tulis Adian.

Berikut adalah penjabaran beberapa poin yang diangkat dalam unggahan tersebut.

Gabung BoP Besutan Trump dan Komitmen Rp17 Triliun

Poin pertama Adian menyoroti langkah Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto yang membawa Indonesia bergabung ke dalam Board of Partners (BoP), sebuah inisiatif kemitraan infrastruktur global yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Bergabungnya Indonesia ke dalam inisiatif global yang dibentuk oleh Donald Trump, memicu polemik di dalam negeri. Isu mengenai kewajiban menyetor dana komitmen sebesar 1 miliar dolar AS atau setara Rp17 Triliun menjadi sorotan.

Perbesar

Namun, kabar mengenai “biaya masuk” yang cukup fantastis tersebut sudah diperjelas oleh pemerintah guna meredam spekulasi publik yang kian liar.

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, memberikan penjelasan resmi terkait angka Rp17 triliun tersebut. Menurutnya, terjadi miskonsepsi di tengah masyarakat. Dana tersebut bukanlah membership fee atau biaya keanggotaan untuk bergabung dengan kelompok bentukan Amerika Serikat.

Dirinya mengatakan jika melihat kronologinya pembentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza pada khususnya dan Palestina termasuk upaya rekonstruksi. ia juga menekankan bahwa iuran tersebut bukan kewajiban yang dibebankan kepada setiap anggota, melainkan bersifat sukarela.

Ponakan Presiden Jadi Deputi BI

Dalam unggahan Adian juga menyoroti point terkait terpilihnya Thomas Djiwandono, yang merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto, sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Penunjukan ini memicu perdebatan mengenai praktik nepotisme dan potensi intervensi kekuasaan terhadap independensi bank sentral.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono itu telah resmi dipilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia usai menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi XI DPR pada Senin sore (26/1/2026). Terpilihnya Thomas membangkitkan pertanyaan tentang independensi BI, seperti yang diatur undang-undang, ke depannya.

Betapa tidak. Seperti yang sudah banyak diketahui masyarakat bahwa Thomas merupakan keponakan Presiden Prabowo. Dirinya juga sudah lama berkiprah di partai Gerindra, meski mengaku telah keluar dari partai yang didirikan Prabowo sejak akhir tahun lalu.