Apa Hebatnya Soeharto? Sentilan Keras Politisi PDIP Soal Pemberian Gelar Pahlawan

Baca 10 detik

PDIP tolak keras gelar pahlawan nasional untuk Soeharto.

Ribka Tjiptaning ungkit dosa Soeharto: penjarakan tanpa pengadilan.

Ketua MPR sebut Soeharto sudah clear, minta tunggu Prabowo.

wmhg.org – Perdebatan sengit mengenai pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI Soeharto kembali memanas.

Di satu sisi, PDI Perjuangan menolak keras sambil mengungkit noda hitam Orde Baru. Sementara di sisi lain, pimpinan MPR RI justru mengklaim nama Soeharto sudah bersih.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menjadi salah satu paling vokal yang menentang usulan tersebut. Ia secara terbuka mempertanyakan kelayakan Soeharto.

Menolak keras! kata Ribka saat dihubungi wmhg.org, Jumat (24/10/2025).

Lah aneh aja ya. Apa hebatnya Soeharto? Siapa mau dikasih gelar pahlawan?, tanyanya.

Ribka mengingatkan kembali catatan kelam rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto yang dinilainya jauh dari citra seorang pahlawan.

Memenjarakan tanpa pengadilan. Memecat tanpa salah, tuturnya.

Sikap kontras datang dari Ketua MPR RI, Ahmad Muzani. Ia berpendapat bahwa secara kelembagaan, status Soeharto sebenarnya sudah dinyatakan bersih melalui Ketetapan MPR di masa lalu.

Ya kita tunggu keputusan presiden, tetapi kalau dari sisi MPR kan pada periode lalu yang bersangkutan sudah dinyatakan clear, dalam arti sudah menjalankan proses seperti yang ditetapkan dalam TAP MPR sehingga harusnya juga itu tidak menimbulkan problem lagi, ujarnya.

Meski demikian, Muzani menegaskan bahwa keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Nanti kita nunggu keputusan presiden siapa saja yang akan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam hal ini Presiden Prabowo untuk tahun ini dianugerahkan gelar Pahlawan Nasional, katanya.

Sehingga saya kira presiden memiliki pertimbangan dan pandangan yang matang sesuai dengan peran dan masa baktinya pada saat yang bersangkutan memberi pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara, sambung Muzani.

Kini, bola panas ada di tangan Presiden Prabowo untuk memutuskan apakah akan menyetujui usulan kontroversial ini atau tidak, di tengah tarik-menarik narasi sejarah yang kuat.