Aksi Hari Tani Bubar: DPR Kabulkan Tuntutan, Lembaga Agraria Langsung di Bawah Presiden?

Baca 10 detik

Demo berakhir tertib setelah tuntutan kunci mereka dikabulkan oleh DPR.

Disetujui pembentukan lembaga reforma agraria langsung di bawah kendali Presiden.

DPR akan membentuk Pansus lintas komisi untuk awasi penyelesaian konflik agraria.

wmhg.org – Aksi peringatan Hari Tani Nasional di depan Gedung DPR RI berakhir pada Rabu (24/9/2025) sore.

Ribuan massa membubarkan diri secara tertib , setelah perwakilan mereka diterima oleh pimpinan DPR dan kementerian terkait, serta sejumlah tuntutan kunci berhasil disepakati.

Berdasarkan pantauan wmhg.org, para peserta aksi yang mayoritas berasal dari Jawa Barat mulai membubarkan diri sekitar pukul 16.30 WIB, diiringi ucapan terima kasih kepada aparat.

“Terima kasih pak polisi, semoga tidak ada lagi aksi represifitas soal agraria,” kata orator dari atas mobil komando.

Tuntutan Kunci Dikabulkan DPR

Sebelum bubar, perwakilan massa mengumumkan hasil positif dari audiensi dengan DPR dan pemerintah.

Salah satu tuntutan utama yang disetujui adalah pembentukan lembaga khusus untuk menjalankan reforma agraria yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dengan skema ini, pertanggungjawaban lembaga tersebut akan langsung kepada presiden, bukan lagi melalui kementerian terkait.

Selain itu, massa juga meminta DPR untuk membentuk panitia khusus (pansus) lintas komisi untuk mengawasi penyelesaian konflik agraria dan pelaksanaan reforma agraria.

Suara Kritis dari Atas Mobil Komando

Sebelum kesepakatan tercapai, orasi dari atas mobil komando terus menggema, menyoroti kegagalan negara dalam mewujudkan reforma agraria.

Isu seperti ketersediaan bibit dan pupuk murah, yang menurut orator sudah diselesaikan negara lain 40 tahun lalu, menjadi sorotan utama.

“Tanah untuk rakyat, tanah untuk rakyat,” seru salah satu orator.

Selain itu, dikan pula kebutuhan akan adanya blok politik ketiga yang independen dan berpihak pada rakyat, bukan menjadi perpanjangan tangan penguasa.

“Saat ini kita butuh blok politik ketiga, blok politik yang pro terhadap rakyat. Blok politik petani sebagai alternatif,” jelasnya.