Adu Mulut Menteri Keuangan dan Menteri KKP Bikin PDIP Geram: Jangan Rusak Kepercayaan Pasar!

Baca 10 detik

Hasto Kristiyanto sesalkan perdebatan publik antara Menteri Keuangan dan Menteri KKP.
PDIP imbau menteri jaga disiplin bicara demi kepastian iklim investasi nasional.
Hasto minta persoalan teknis anggaran menteri diselesaikan internal dalam kabinet.

wmhg.org – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyayangkan adanya perdebatan terbuka dan aksi saling sindir antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono. Perselisihan tersebut diketahui terkait persoalan dana pembangunan kapal dalam negeri yang bersumber dari pinjaman pemerintah Inggris (UK).

Hasto mengingatkan bahwa dalam kondisi ekonomi saat ini, pelaku usaha dan dunia internasional sangat membutuhkan kepastian serta arah kebijakan yang solid dari pemerintah. Ia pun mengimbau agar para pembantu presiden mengedepankan disiplin berbicara di ruang publik.

“Dalam situasi ketika pasar, dunia internasional, serta pelaku ekonomi memerlukan kepastian arah kebijakan perekonomian kita, PDI Perjuangan mengimbau agar tidak ada pernyataan-pernyataan yang berbeda antar-kementerian. Lebih baik mengedepankan disiplin berbicara dan mendorong prestasi kerja,” ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2026).

Menurut Hasto, perdebatan mengenai masalah teknis implementasi anggaran seharusnya diselesaikan secara internal di kabinet, bukan menjadi konsumsi publik. Ia menilai ego sektoral atau perbedaan pernyataan antarlembaga negara dapat merusak kepercayaan pasar.

“Perdebatan terkait masalah teknis implementasi antara Menteri Keuangan dan Menteri KKP seharusnya tidak perlu terjadi. Saat ini publik, rakyat Indonesia, dan pelaku usaha memerlukan arah yang betul-betul menggambarkan soliditas kebijakan pemerintah,” tegasnya.

Hasto menekankan bahwa PDIP berharap jajaran menteri dapat menunjukkan kesatuan sikap. Hal ini krusial agar tidak muncul spekulasi yang dapat mengganggu iklim investasi dan usaha di Indonesia.

“Sebab, perbedaan pernyataan bisa menciptakan ketidakpastian baru, dan itu yang sangat dihindari oleh para pelaku usaha. Itulah yang diharapkan oleh PDI Perjuangan,” pungkasnya.