Aceh Masih Lumpuh, Status Tanggap Darurat Bencana Diperpanjang Hingga 22 Januari

Baca 10 detik

Pemerintah Aceh perpanjang darurat bencana hidrometeorologi hingga 22 Januari 2026 karena kondisi sulit.
Perpanjangan ini berdasarkan rekomendasi Mendagri untuk mengatasi isolasi dan logistik terbatas.
Fokus pemulihan mencakup perbaikan infrastruktur, distribusi logistik, dan penyusunan Rencana R3P.

wmhg.org – Kondisi pascabencana hidrometeorologi yang melanda sebagian besar wilayah Aceh dipastikan belum sepenuhnya pulih. Pemerintah Provinsi Aceh memutuskan untuk memperpanjang status tanggap darurat untuk ketiga kalinya, menandakan bahwa upaya penanganan dan pemulihan masih membutuhkan kerja ekstra dan kewenangan khusus.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, secara resmi menetapkan perpanjangan status tanggap darurat selama 14 hari ke depan. Keputusan krusial ini membuat status darurat akan terus berlaku hingga 22 Januari 2026.

Saya selaku Gubernur Aceh menetapkan perpanjangan ketiga status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh selama 14 hari ke depan, terhitung mulai 9 hingga 22 Januari 2026, kata Mualem di Banda Aceh, Kamis (8/1/2026).

Pengumuman penting ini disampaikan langsung oleh Mualem saat memimpin rapat perpanjangan status tanggap darurat yang digelar secara virtual dari Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh di kantor Gubernur. Keputusan ini bukan tanpa dasar yang kuat.

Menurut Mualem, langkah ini diambil setelah melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan didasari oleh Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tertanggal 7 Januari 2026 yang merekomendasikan perpanjangan status tersebut.

Alasan utama di balik perpanjangan ini adalah kondisi faktual di lapangan yang masih sangat menantang.

Mualem memaparkan sejumlah pertimbangan vital, di antaranya masih banyaknya wilayah yang terisolasi akibat akses terputus, keterbatasan produksi logistik di kabupaten/kota terdampak, serta kebutuhan mendesak untuk mempercepat kembali layanan publik dan administrasi pemerintahan yang sempat terganggu.

Dengan perpanjangan status ini, pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat untuk terus menggenjot sejumlah agenda prioritas.

Fokus utamanya adalah memastikan pembersihan lingkungan dari sisa-sisa material bencana, kelancaran distribusi bantuan logistik, optimalisasi layanan kesehatan bagi para korban, serta perbaikan cepat akses vital masyarakat.

Upaya ini dirancang agar dapat menjangkau hingga ke gampong-gampong (desa) terdampak yang berada di lokasi sulit diakses.

Dalam kesempatan tersebut, Mualem kembali menyerukan semangat kolaborasi dan kerja bersama. Ia mengajak seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), pemerintah kabupaten/kota, jajaran TNI/Polri, para relawan, kalangan dunia usaha, hingga seluruh lapisan masyarakat untuk bersinergi mempercepat pemulihan Aceh.

Tujuannya agar aktivitas di sekolah, pemukiman, fasilitas publik, serta roda perekonomian warga dapat segera berputar normal.

Fokus khusus juga diberikan pada pemulihan infrastruktur konektivitas yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat.

Saya juga menginstruksikan agar pemulihan jalan dan jembatan di wilayah terdampak segera dilaksanakan, sehingga konektivitas masyarakat dapat kembali normal, ujarnya sebagaimana dilansir Antara.

Lebih jauh, Mualem juga telah menginstruksikan seluruh kepala daerah di Aceh untuk bergerak cepat menyusun dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).