100 Hari Program 3 Juta Rumah dan MBG, Begini Catatan Ekonom

wmhg.org – JAKARTA. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengungkapkan sejumlah catatan dalam 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang jatuh tepat pada bulan Januari 2025.

Beberapa catatan terutama pada program unggulan Prabowo yakni program 3 juta rumah hingga Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wijayanto mengatakan, program 3 juta rumah per tahun dinilai terlalu ambisius, di mana berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) menunjukkan backlog rumah hanya sekitar 12 juta, bila dalam 5 tahun program itu dijalankan maka akan terbangun 15 juta rumah.

“Jika dibangun 3 juta per tahun, artinya dalam 5 tahun kita justru surplus rumah,” ujarnya kepada KONTAN, Sabtu (26/1).

Bila menarik ke belakang pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wijayanto mengatakan, terdapat program 1 juta rumah per tahun dan terealisasi hanya 700.000 unit rumah per tahun.

Menurutnya, kendala utamanya kala itu di antaranya, keterbatasan dana untuk subsidi bunga, sulitnya mendapatkan lahan murah, dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) yang terbatas karena Undang-Undang mengatakan perumahan rakyat adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan mayoritas rakyat tidak bankable.

“Terkait 3 juta rumah, selain perbaikan operasional, pelibatan pemda dan perbankan, peningkatan anggaran; yang juga penting adalah membuat target yang lebih realistis misalnya 3 juta selama 5 tahun, bukan per tahun,” ungkapnya.

Program MBG

Di samping itu, lanjut Wijayanto, terkait program MBG sebetulnya adalah program yang menjanjikan di mana saat ini masih dalam proses pembelajaran dan diharapkan berjalan baik ke depan.

Dia menuturkan, beberapa usulan perbaikan yang perlu dilakukan pemerintah dalam program MBG di antaranya, lebih melibatkan UMKM dan masyarakat, nasib pedagang di sekolah yang tidak laku perlu dipikirkan, kemungkinan di beberapa daerah diganti dengan makanan tambahan seperti susu, kacang hijau, biskuit sehat dan buah.

Berikutnya, perbaikan ketepatsasaran dari yang sudah berjalan, nampak banyak anak kelompok menengah atas justru sudah menikmati, melibatkan Pemda sebagai penanggungjawab dan koordinator daerah.

“Lalu perbaikan tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance/GCG) untuk mencegah korupsi, jika terjadi korupsi, reputasi MBG akan langsung runtuh,” terangnya.

Memang terdapat rencana penambahan anggaran program MBG dari Rp 71 triliun menjadi Rp 140 triliun di 2025 ini, menurut Wijayanto penambahan anggaran tersebut cukup realistis dari sisi pengeluaran, namun perlu diingat apakah kondisi fiskal Indonesia telah memadai.

Pasalnya, kata dia, kondisi fiskal di 2025 akan sangat berat, tax ratio dinilai bakal stagnan atau bahkan menurun.

“Melihat melejitnya penerimaan pajak di akhir 2024, bisa jadi ada fenomena front loading di mana penerimaan 2025 digeser ke 2024 sehingga 2025 makin menantang,” pungkasnya.