wmhg.org – JAKARTA. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Rabu (26/3) menyatakan kesiapannya untuk mengurangi tarif terhadap China guna mempercepat kesepakatan penjualan TikTok oleh ByteDance.
Aplikasi video pendek yang memiliki sekitar 170 juta pengguna di AS ini harus menemukan pembeli non-China sebelum tenggat waktu 5 April atau menghadapi larangan di wilayah AS atas alasan keamanan nasional.
ByteDance Dihadapkan pada Tenggat Waktu Penjualan TikTok
ByteDance diberi waktu hingga 5 April untuk menjual kepemilikannya atas TikTok kepada perusahaan berbasis di luar China. Tenggat waktu ini sebelumnya dijadwalkan berlaku pada Januari 2024, namun diundur untuk memberi kesempatan ByteDance mencari calon pembeli.
Baca Juga: Donald Trump Umumkan Tarif 25% untuk Kendaraan Impor, Picu Gejolak Perdagangan Global
Langkah ini merupakan bagian dari undang-undang yang disahkan dengan dukungan bipartisan di Kongres AS.
Washington menilai kepemilikan TikTok oleh ByteDance berpotensi menjadikannya alat bagi pemerintah China untuk menjalankan operasi pengaruh terhadap AS serta mengumpulkan data pengguna Amerika. Kekhawatiran ini menjadi dasar utama kebijakan pembatasan terhadap TikTok di AS.
Trump Siap Perpanjang Tenggat Waktu Jika Diperlukan
Dalam pernyataannya kepada wartawan, Trump mengatakan bahwa ia bersedia memperpanjang tenggat waktu 5 April jika kesepakatan penjualan TikTok belum tercapai. Ia juga mengakui bahwa peran China dalam persetujuan penjualan ini sangat penting.
Mungkin saya akan memberikan sedikit pengurangan tarif atau semacamnya agar kesepakatan ini bisa terjadi, ujar Trump.
TikTok belum memberikan komentar resmi terkait pernyataan ini.
Trump juga mengindikasikan kemungkinan perpanjangan tenggat waktu lebih lanjut guna memberikan kesempatan bagi dirinya untuk mengawal kesepakatan ini.
Kontroversi Larangan TikTok dan Kebebasan Berbicara
Larangan terhadap TikTok mendapat kritik dari kelompok pembela kebebasan berbicara, yang menilai bahwa pembatasan akses terhadap aplikasi ini dapat melanggar Amandemen Pertama Konstitusi AS. Mereka berpendapat bahwa langkah ini secara tidak sah membatasi akses warga AS terhadap media asing.
Namun, pemerintahan Trump tetap menegaskan bahwa kebijakan ini diperlukan untuk melindungi keamanan nasional dan kepentingan AS dari potensi ancaman pengaruh asing.
Seiring dengan semakin dekatnya tenggat waktu 5 April, perhatian dunia tertuju pada bagaimana negosiasi ini akan berkembang, serta apakah Trump akan benar-benar menggunakan tarif sebagai alat untuk mencapai kesepakatan yang diinginkan.
