Presiden Korea Selatan Upayakan Dialog dengan Korea Utara, Jalan Menuju Unifikasi

wmhg.org – SEOUL. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menawarkan untuk membentuk badan konsultasi kerja dengan Korea Utara untuk membahas cara-cara meredakan ketegangan dan melanjutkan kerja sama ekonomi.

Mengutip Reuters, Kamis (15/8), dalam pidato Hari Pembebasan Nasional yang menandai peringatan 79 tahun kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Jepang pada tahun 1910-1945 setelah Perang Dunia Kedua, Yoon mengatakan dia siap untuk memulai kerja sama politik dan ekonomi jika Korea Utara mengambil satu langkah menuju denuklirisasi.

Yoon menggunakan pidatonya untuk mengungkap cetak biru unifikasi dan melakukan pendekatan baru ke Pyongyang, menyusul tawaran pemerintahnya baru-baru ini untuk memberikan pasokan bantuan bagi kerusakan akibat banjir di Korea Utara yang terisolasi, namun menurutnya telah ditolak.

Namun upaya mempersatukan Korea tampaknya masih sulit karena hubungan kedua negara bertetangga tersebut berada pada titik terendah dalam beberapa dekade. Pasalnya Korea Utara berlomba untuk meningkatkan kemampuan nuklir dan rudalnya serta mengambil langkah-langkah untuk memutuskan hubungan dengan Korea Selatan, sehingga menjadikan negara tersebut sebagai negara musuh yang terpisah dan bermusuhan.

Pada awal tahun ini, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyebut Korea Selatan sebagai musuh utama dan mengatakan unifikasi tidak mungkin lagi dilakukan.

Yoon mengatakan peluncuran kelompok kerja antar-Korea dapat membantu meredakan ketegangan dan menangani masalah apa pun mulai dari kerja sama ekonomi hingga pertukaran antar masyarakat hingga reuni keluarga yang terpisah akibat Perang Korea tahun 1950-53.

“Dialog dan kerja sama dapat membawa kemajuan substantif dalam hubungan antar-Korea,” ujarnya.

Di Washington, direktur senior Gedung Putih untuk kawasan Asia Timur, Mira Rapp-Hooper, mengatakan Korea Utara tidak menunjukkan minat untuk berdialog, namun AS, Korea Selatan, dan Jepang akan terus mengoordinasikan strategi diplomatik untuk mencapai tujuan tersebut.

“Pada akhirnya, kami berharap Pyongyang akan mau terlibat dengan setidaknya salah satu dari kami suatu saat nanti,” katanya kepada lembaga think tank Hudson Institute.

Pidato Yoon disampaikan di tengah perselisihan dengan anggota parlemen oposisi mengenai penunjukannya sebagai mantan profesor yang pro-Jepang dan revisionis untuk mengawasi museum kemerdekaan nasional, tanda lain perpecahan dan polarisasi politik atas upaya Yoon untuk meningkatkan hubungan keamanan dengan Tokyo.

Kelompok-kelompok besar gerakan kemerdekaan yang selama beberapa dekade menjadi tuan rumah acara tahunan Hari Pembebasan Nasional bersama pemerintah mengadakan upacara terpisah untuk pertama kalinya sebagai bentuk protes, yang diikuti oleh anggota parlemen oposisi.

Kantor Yoon mengatakan ada kesalahpahaman mengenai penunjukan tersebut, dan sedang mencari cara untuk menyelesaikannya.

Konferensi Hak Asasi Manusia

Yoon, dalam pidatonya, juga mengemukakan gagasan untuk meluncurkan konferensi internasional tentang hak asasi manusia Korea Utara dan dana untuk meningkatkan kesadaran global mengenai masalah ini, mendukung kelompok aktivis, dan memperluas akses warga Korea Utara terhadap informasi dari luar.

“Jika lebih banyak warga Korea Utara menyadari bahwa penyatuan melalui kebebasan adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan kehidupan mereka dan yakin bahwa Republik Korea yang bersatu akan menerima mereka, maka mereka akan menjadi kekuatan yang kuat dan bersahabat untuk melakukan penyatuan yang berbasis kebebasan,” katanya.

Yang Moo-jin, presiden Universitas Studi Korea Utara di Seoul, mengatakan Korea Utara dapat menganggap rencana Seoul untuk mempromosikan hak asasi manusia dan informasi dari luar sambil menawarkan bantuan dan pembicaraan sebagai hal yang bertentangan dan merupakan ancaman bagi rezim Kim.

“Rencana tersebut tampak bagus di permukaan, namun dari sudut pandang Pyongyang, rencana tersebut hanyalah program yang dapat berkontribusi untuk menggulingkan rezim,” kata Yang.

Pidato Yoon menandai penyimpangan dari fokusnya pada Jepang pada peringatan-peringatan sebelumnya, bahkan ketika setidaknya tiga menteri kabinet Jepang mengunjungi kuil Yasukuni yang kontroversial yang oleh Seoul disebut sebagai simbol agresi negara tersebut pada masa perang.

Kementerian luar negeri Seoul menyatakan kekecewaan mendalam atas kunjungan tersebut, dan mendesak Tokyo untuk menghadapi sejarah dan menunjukkan refleksi yang rendah hati dan introspeksi yang tulus terhadap masa lalu.

Oposisi utama Partai Demokrat mengecam pidato Yoon sebagai rencana untuk mengkonsolidasikan kekuatan ultra-kanan pro-Jepang dan memicu perang dengan Korea Utara.

Kantor Yoon mengatakan pidato tersebut menunjukkan kepercayaan diri Seoul dalam mengupayakan kerja sama dengan Tokyo sambil mengangkat isu-isu sejarah yang sulit, serta meletakkan dasar bagi unifikasi Korea Utara di masa depan bahkan tanpa bantuan Pyongyang.

“Kami tidak bisa optimistis mengenai kapan dan bagaimana mereka (Korea Utara) akan merespons,” kata seorang pejabat kepada wartawan.