Polisi Korea Selatan Diminta Laksanakan Surat Perintah Penangkapan Presiden Yoon

wmhg.org – SEOUL. Badan antikorupsi Korea Selatan telah meminta polisi untuk mengambil alih pelaksanaan surat perintah penangkapan bagi Presiden Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan.

Mengutip Reuters, Senin (6/1), permintaan tersebut muncul setelah upaya melaksanakan surat perintah penangkapan pada hari Jumat (3/1) gagal, menyusul kebuntuan dengan pengawal presiden yang memblokir akses para penyelidik.

Tim gabungan penyelidik dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) dan polisi sedang menyelidiki tuduhan bahwa Yoon mendalangi pemberontakan dengan penerapan darurat militer.

CIO atau Badan antikorupsi itu dalam sebuah pernyataan kepada wartawan mengatakan telah mengirimkan pemberitahuan kepada polisi untuk meminta pengambilalihan.

Langkah itu dilakukan di tengah rasa frustrasi di antara para kritikus Yoon terhadap CIO karena hingga kini gagal melaksanakan surat perintah penangkapan, yang akan berakhir pada tengah malam pada hari Senin (1500 GMT).

Seorang pejabat polisi mengatakan kepada kantor berita Yonhap bahwa mereka sedang meninjau undang-undang secara internal menyusul permintaan dari CIO.

Pengacara Yoon berpendapat bahwa pasukan antikorupsi yang memimpin penyelidikan kriminalnya tidak memiliki kewenangan berdasarkan hukum Korea Selatan untuk menyelidiki kasus apa pun yang melibatkan tuduhan pemberontakan.

Pengadilan Distrik Barat Seoul pada hari Minggu menolak perintah yang diajukan oleh tim hukum Yoon yang berupaya membatalkan surat perintah penangkapan presiden dan menggeledah kediaman resminya, menurut Yonhap.

Di tengah ketegangan politik yang sedang berlangsung, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengunjungi Korea Selatan minggu ini di mana ia akan bertemu dengan pejabat senior pemerintah untuk menegaskan kembali aliansi dengan Seoul, menurut Departemen Luar Negeri AS.

Kunjungannya dilakukan setelah pernyataan darurat militer Yoon yang tidak lama lalu membuat Korea Selatan dilanda kekacauan politik, yang menuai teguran langka dari para pejabat di Washington.

CIO adalah badan independen yang diluncurkan pada Januari 2021 untuk menyelidiki pejabat tinggi termasuk presiden dan anggota keluarganya, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili presiden.

Sebaliknya, secara hukum, CIO diharuskan untuk merujuk kasus tersebut ke kantor kejaksaan untuk mengambil tindakan apa pun termasuk dakwaan setelah pemeriksaan selesai.