Partai Berkuasa: Sebelum Mundur, Presiden Yoon Tak Terlibat pada Urusan Luar Negeri

wmhg.org – SEOUL. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol didesak untuk mundur, meski gagal dimakzulkan pasca deklarasi darurat militer pekan lalu.

Mengutip Reuters, Minggu (8/12), Pemimpin Partai Kekuatan Rakyat Han Dong-hoon, dalam konferensi pers bersama dengan perdana menteri Korea Selatan pada Minggu (8/12) mengatakan bahwa Yoon tidak akan terlibat dalam urusan luar negeri dan urusan negara lainnya sebelum pengunduran dirinya lebih awal.

Perdana Menteri Han Duck-soo mengatakan pada hari Minggu bahwa kabinet akan melakukan yang terbaik untuk menjaga kepercayaan dengan para sekutu, mengacu pada Amerika Serikat dan Jepang.

Yoon selamat dari pemungutan suara pemakzulan di parlemen yang dipimpin oposisi pada Sabtu (7/12) malam, yang dipicu oleh upaya singkat hari Selasa untuk memberlakukan darurat militer, tetapi pemimpin partainya sendiri mengatakan presiden secara efektif akan dikecualikan dari tugasnya sebelum akhirnya mengundurkan diri.

Sementara itu, jaksa penuntut mengatakan, mantan menteri pertahanan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol ditangkap pada hari Minggu atas dugaan perannya dalam deklarasi darurat militer Yoon minggu lalu.

Mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, yang mengundurkan diri pada hari Rabu setelah Yoon mencabut darurat militer, dipandang sebagai tokoh utama dalam kekacauan tersebut. 

Ia telah mengusulkan darurat militer kepada presiden, menurut seorang pejabat militer senior dan pengajuan pemakzulan.

Tim investigasi khusus kejaksaan menangkap Kim pada hari Minggu dan menyita telepon genggamnya. 

Sebelum penangkapan, penyidik ​​memeriksa Kim, yang secara sukarela hadir di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul sekitar pukul 1:30 pagi pada hari Minggu (1630 GMT pada hari Sabtu), menurut laporan kantor berita Yonhap.

Tiga partai oposisi minoritas mengajukan pengaduan kepada kejaksaan terhadap Yoon, Kim dan komandan darurat militer Park An-su, menuduh mereka melakukan pemberontakan. 

Jika terbukti bersalah, kejahatan memimpin pemberontakan dapat dihukum mati atau penjara seumur hidup, dengan atau tanpa kerja paksa.

Anggota parlemen oposisi menuduh Yoon mengerahkan pasukan militer untuk memblokir pemungutan suara oleh anggota parlemen yang berusaha membatalkan dekrit darurat militer yang tidak konstitusional.

Polisi nasional menggerebek kantor Kim pada hari Minggu sebagai bagian dari penyelidikan atas klaim pengkhianatan terhadap Yoon dan menteri-menteri utama, kata Yonhap.

Beberapa jam sebelum pemungutan suara pemakzulan hari Sabtu, Yoon menyampaikan pidato di televisi kepada rakyat untuk meminta maaf atas dekrit darurat militernya, dengan mengatakan bahwa ia akan menyerahkan nasibnya di tangan partainya. 

Perdana Menteri Han mengatakan bahwa komentar tersebut pada dasarnya adalah janji untuk meninggalkan jabatan lebih awal, seraya menambahkan bahwa partai yang berkuasa akan berkonsultasi dengan perdana menteri untuk mengelola urusan negara.