Mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan Ditangkap Terkait Darurat Militer

wmhg.org – SEOUL. Jaksa penuntut Korea Selatan menangkap mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun pada Minggu (8/12) atas dugaan perannya dalam pernyataan darurat militer Presiden Yoon Suk Yeol pada Selasa lalu.

Menurut laporan kantor berita Yonhap seperti dikutip Reuters, Minggu (8/12), Kim, yang mengajukan pengunduran dirinya pada hari Rabu, dipandang sebagai tokoh utama dalam pernyataan darurat militer singkat hari Selasa (3/12) lalu. 

Seorang pejabat militer senior yang juga mengajukan untuk memakzulkan Yoon oleh anggota oposisi mengatakan Kim telah mengajukan usulan darurat militer tersebut kepada Yoon.

Yoon selamat dari pemungutan suara pemakzulan di parlemen pada hari Sabtu, yang dipicu oleh upayanya yang singkat untuk memberlakukan darurat militer, tetapi pemimpin partainya sendiri mengatakan bahwa presiden pada akhirnya harus mengundurkan diri.

Tim investigasi khusus kejaksaan telah memeriksa Kim, yang secara sukarela hadir di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul sekitar pukul 1:30 dini hari pada hari Minggu (1630 GMT pada hari Sabtu), kata laporan tersebut. 

Namun kantor tersebut tidak segera tersedia untuk dimintai komentar.

Tiga partai oposisi minoritas mengajukan pengaduan kepada kejaksaan terhadap Yoon, Kim, dan komandan darurat militer Park An-su, menuduh mereka melakukan pengkhianatan.

Yonhap melaporkan, Kim menghadapi larangan bepergian saat penyelidikan oleh jaksa.

Polisi nasional juga sedang menyelidiki klaim pengkhianatan terhadap Yoon dan menteri-menteri utama.

Yon mengejutkan negara pada Selasa malam ketika ia memberi militer kekuasaan darurat yang luas untuk membasmi apa yang disebutnya pasukan anti-negara dan lawan politik yang menghalangi. 

Ia membatalkan perintah tersebut enam jam kemudian, setelah parlemen menentang pengepungan militer dan polisi untuk memberikan suara bulat menentang dekrit tersebut.

Deklarasi darurat militer Yoon menjerumuskan Korea Selatan, ekonomi terbesar keempat di Asia dan sekutu militer utama AS, ke dalam krisis politik terbesarnya dalam beberapa dekade, yang mengancam akan menghancurkan reputasi negara tersebut sebagai kisah sukses demokrasi.