Konflik Filipina – China Makin Panas, China Sebut Manila Disuruh AS Bikin Kisruh

wmhg.org – BEIJING/MANILA – China menuduh Filipina pada hari Jumat telah memprovokasi masalah di Laut Cina Selatan dengan dukungan AS. 

Tudingan ini telah dibantah oleh Filipina, sementara ketegangan antara kedua negara tetangga itu terus berlanjut di Laut Cina Selatan.

Wu Qian, juru bicara Kementerian Pertahanan China, di akun WeChat resminya menyatakan, Pihak Filipina, dengan dukungan dan permintaan Amerika Serikat, telah menimbulkan masalah di banyak tempat di Laut Cina Selatan, katanya.

Wu menuduh Filipina sangat menyadari bahwa cakupan wilayahnya ditentukan oleh serangkaian perjanjian internasional dan tidak pernah memasukkan Kepulauan Spratly dan Scarborough Shoal milik China.

Filipina membantah klaim China ini. Jay Tarriela, juru bicara Penjaga Pantai Filipina untuk Laut Cina Selatan, menyatakan; Pernyataan seperti itu yang datang dari Kementerian Pertahanan adalah bukti nyata adanya intimidasi, kata Jay dalam postingan di platform media sosial X pada hari Sabtu (14/12).

Ia menyebut China, yang ingin mengintimidasi pemerintah Filipina agar menarik dukungannya bagi para nelayannya sendiri, meningkatkan retorikanya dengan menginstruksikan kementerian pertahanannya untuk mengeluarkan peringatan tentang penggunaan tindakan balasan yang lebih kuat, tambahnya.

Beijing dan Manila telah terlibat tahun ini dalam serangkaian konfrontasi di terumbu karang dan singkapan di Laut Cina Selatan, yang diklaim China hampir seluruhnya.

Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam juga mengklaim sebagian laut tersebut. 

Negara-negara di ASEAN ini khawatir klaim dan ekspansi China tersebut melanggar zona ekonomi eksklusif (ZEE) mereka, perairan non-teritorial yang membentang sejauh 200 mil laut (370 km) dari pantai daratan suatu negara.

Armada ke-7 Angkatan Laut AS, armada Angkatan Laut AS terbesar yang dikerahkan di garis depan dan beroperasi di Indo-Pasifik, tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Pejabat Filipina mengatakan minggu lalu bahwa kapal penjaga pantai China  telah menembakkan meriam air dan menyerempet kapal biro perikanan Manila yang sedang dalam perjalanan untuk mengirimkan pasokan kepada nelayan Filipina di sekitar Scarborough Shoal, sebuah tindakan yang menuai kecaman dari AS.

Penjaga Pantai China mengatakan bahwa empat kapal Filipina telah berupaya memasuki perairan yang digambarkannya sebagai miliknya di sekitar Scarborough Shoal, yang disebut Beijing sebagai Pulau Huangyan.

China menyerahkan peta laut awal bulan ini kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa yang katanya mendukung klaimnya atas perairan tersebut, yang menurut pengadilan internasional tahun 2016 merupakan daerah penangkapan ikan yang telah lama ada bagi nelayan dari berbagai negara.

Setelah penyerahan peta tersebut, seorang juru bicara Dewan Maritim Nasional Filipina mengatakan klaim China tidak berdasar dan ilegal.

Pengadilan tahun 2016 memutuskan bahwa klaim China tidak memiliki dasar berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), dan bahwa blokadenya di sekitar Scarborough Shoal merupakan pelanggaran hukum internasional.

Beijing tidak pernah mengakui keputusan tersebut. Kedaulatan atas Scarborough Shoal tidak pernah terwujud.

Filipina dan negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara lainnya telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk merundingkan kode etik dengan Beijing untuk jalur perairan strategis tersebut, dengan beberapa negara di blok tersebut bersikeras agar kode etik tersebut didasarkan pada UNCLOS.

ZEE memberikan yurisdiksi kepada negara pesisir atas sumber daya hayati dan nonhayati di perairan dan di dasar laut.