DPR Amerika Serikat Majukan Rencana Pemotongan Pajak Trump

wmhg.org –  WASHINGTON. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat yang dikuasai Partai Republik pada Selasa malam menyetujui langkah untuk memajukan agenda pemotongan pajak dan kebijakan perbatasan Presiden Donald Trump.

Keputusan ini menjadi dorongan besar bagi rencana legislatifnya pada 2025.

Pemungutan suara menghasilkan 217 suara setuju berbanding 215 suara menolak. Satu anggota Partai Republik menentang langkah tersebut, sementara tidak ada anggota Partai Demokrat yang memberikan dukungan. Seorang anggota Partai Demokrat memilih abstain.

Keputusan ini terjadi setelah serangkaian manuver yang tidak biasa oleh Ketua DPR Mike Johnson. Sebelumnya, ia sempat membatalkan pemungutan suara karena kurangnya dukungan. 

Namun, setelah mengumumkan bahwa tidak akan ada pemungutan suara lebih lanjut malam itu, Johnson justru membalikkan keputusan dan mengajukan kembali RUU anggaran untuk disahkan.

Pergolakan ini terjadi setelah Johnson dan pemimpin Partai Republik di DPR, Steve Scalise, menghabiskan waktu berjam-jam membujuk anggota yang menentang. Trump sendiri turut menghubungi anggota Partai Republik yang masih ragu untuk mendorong persetujuan rencana pemotongan pajak senilai US$ 4,5 triliun. 

Rencana ini mencakup pendanaan deportasi migran ilegal, peningkatan keamanan perbatasan, deregulasi energi, serta peningkatan pengeluaran militer.

Ketidakpastian dalam Partai Republik di DPR mendorong Senat yang dikuasai partai yang sama untuk mengusulkan resolusi anggaran alternatif pekan lalu. Resolusi senilai US$ 340 miliar itu mencakup prioritas Trump di bidang perbatasan, pertahanan, dan energi, namun menunda pembahasan kebijakan pajak hingga akhir tahun.

RUU anggaran DPR sendiri menargetkan pemotongan pengeluaran sebesar US$ 2 triliun dalam satu dekade untuk membiayai agenda Trump. Pemotongan pajak yang diusulkan akan memperpanjang kebijakan pajak tahun 2017 yang menjadi pencapaian legislatif utama Trump dan akan berakhir pada akhir tahun ini.

Sementara itu, kelompok konservatif garis keras mendesak pemotongan anggaran yang lebih dalam serta pengawasan ketat terhadap undang-undang pendanaan pemerintah guna mencegah potensi penutupan pemerintahan setelah pendanaan saat ini berakhir pada 14 Maret.