Arab Saudi Berlakukan Perubahan Regulasi Ketenagakerjaan, Cuti Hamil Jadi 12 Minggu

wmhg.org – KAIRO. Mulai bulan Februari 2025, Arab Saudi akan menambah cuti hamil bagi perempuan pekerja menjadi 12 minggu, bukan 10 minggu. 

Kebijakan ini sebagai bagian dari serangkaian perubahan substansial pada sistem ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mempertahankan hak-hak kontraktual dan meningkatkan lingkungan kerja.

Mengutip Gulf News, amandemen yang diumumkan oleh Kementerian Sumber Daya Manusia kerajaan tersebut menetapkan bahwa seorang pekerja di Arab Saudi berhak atas cuti berbayar selama lima hari jika pasangannya meninggal dunia untuk mempererat hubungan keluarga. 

Demikian pula, pekerja berhak atas cuti berbayar selama lima hari setelah menikah untuk mendorong kestabilan keluarga.

Selain itu, pemberitahuan pemutusan kontrak kerja dengan durasi yang tidak spesifik kini ditetapkan selama 30 hari jika pemberitahuan tersebut datang dari pekerja, dan 60 hari di pihak pemberi kerja.

Selain itu, perubahan terbaru menetapkan jam lembur sehingga semua pekerjaan yang dilakukan pada hari libur dan Idul Fitri (hari raya umat Islam) dianggap sebagai jam lembur, yang memastikan bahwa pekerja diberi kompensasi atas upaya mereka pada saat-saat tersebut, demikian dilaporkan surat kabar Okaz.

Amandemen lain menetapkan durasi kerja percobaan maksimal 180 hari.

Perubahan tersebut juga mewajibkan pemberi kerja untuk menghindari tindakan diskriminasi dalam pekerjaan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas, atau status sosial untuk mempromosikan prinsip keadilan dan kesetaraan.

Lebih jauh, sanksi dijatuhkan bagi mereka yang menjalankan bisnis mempekerjakan pekerja tanpa izin, karena amandemen ini juga bertujuan untuk memperkuat regulasi pasar tenaga kerja.

Pada tahun 2020, Arab Saudi meluncurkan reformasi ketenagakerjaan besar-besaran, yang secara drastis meningkatkan sistem sponsornya.

Tonton: Bukan AS atau Arab Saudi, Ini 5 Negara Paling Kaya Dunia di 2025

Reformasi tersebut, yang mulai berlaku pada tahun berikutnya, memungkinkan mobilitas pekerjaan dan mengatur penerbitan visa keluar dan masuk kembali bagi pekerja ekspatriat tanpa persetujuan pemberi kerja.