Dukung Program Makan Bergizi Gratis, KKP Siapkan Standar Mutu Pengolahan Produk Ikan

wmhg.org – JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) turut mendukung program makan bergizi gratis yang digaungkan oleh presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto. 

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistyo mengatakan pihaknya tengah menyiapkan standar mutu pengolahan produk hasil perikanan. 

Nantinya standarisasi ini bisa digunakan rujukan oleh pelaku usaha dalam pengolahan hasil perikanan untuk program makan bergizi tersebut. 

Untuk makan bergizi gratis kami akurasi. Sehingga nanti pelaku usaha sudah memiliki standarisasi pengolahan, ujar Budi pada awak pers di Kantornya, Senin (2/9). 

Dia juga menyampaikan bahwa solusi penguatan asupan protein dalam program makan bergizi gratis dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti dimasak langsung secara segar, olahan, maupun bahan-bahan yang terfortifikasi protein ikan. 

Untuk produk-produk yang kaitannya untuk peningkatan asupan protein masyarakat, sebetulnya ikannya adalah sumber protein yang baik untuk masyarakat Indonesia. Kita kemas ke sana untuk mendukung hal tersebut, ujarnya. 

Lebih lanjut, Budi optimistis penyerapan ikan untuk program unggulan Prabowo ini turut menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir yang bekerja sebagai nelayan. Pasalnya, penyerapan ikan sebagai sumber protein juga bakal meningkat. 

Ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat, jelasnya. 

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia akan memperluas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diterapkan pada 2025 untuk memberi manfaat tak hanya kepada para siswa sekolah, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi di bawah lima tahun (balita).

Program itu bertujuan untuk meningkatkan kecukupan gizi, meningkatkan kecerdasan anak, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan (stunting), dan pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di negara ini.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 71 triliun, atau 0,29% dari produk domestik bruto (PDB), untuk program tersebut. Program itu juga bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi sekitar 0,10% melalui penyerapan 820.000 pekerja dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terkait dengan program itu.