wmhg.org – JAKARTA. Sebagai Central Counterparty (CCP) Pasar Uang dan Valuta Asing (PUVA), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sedang melakukan pilot project untuk bisa mengkliringkan transaksi Repurchase Agreement (Repo) Interbank.
Sejak menjadi CCP PUVA pada 30 September 2024, KPEI baru mengkliringkan transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF). Asal tahu saja, DNDF adalah transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah.
Di mana, transaksi DNDF ini berupa transaksi forward dengan mekanisme fixing yang dilakukan di pasar domestik. Adapun mata uang yang dapat dikliringkan KPEI adalah rupiah.
Direktur Kliring dan Penjaminan KPEI Antonius Herman Azwar menjelaskan saat ini pihaknya sedang menunggu izin dari Bank Indonesia (BI) untuk deretan instrumen yang bisa di kliring dan dijamin oleh KPEI.
Selain persetujuan otoritas, KPEI juga menunggu kesiapan pada sistem dan infrastruktur setiap bank. Untuk itu, KPEI juga terus memantau perkembangan pada masing-masing bank.
Untuk Repo Interbank, kami sudah melakukan pilot project bersama seluruh anggota CCP PUVA kecuali BCA serta beberapa Bank Pembangunan Daerah (BPD), jelasnya Anton.
BPD yang terlibat ialah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR), PT Bank DKI dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
Anton menjelaskan bank-bank yang berpartisipasi dalam pilot project ini sudah beberapa kali mengikuti Focus Group Discussion (FGD). Sampai Oktober 2024, bank-bank itu sudah masuk dalam pengembangan sistem.
Rencananya pada Desember ini kami akan melakukan sosialisasi dan mock system triparty repo dan di kuartal satu 2024, kami targetkan sudah bisa melakukan integrasi antar bank dan Bank Indonesia, ucap.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4732115/original/070853200_1706779283-fotor-ai-20240201161614.jpg "Penetrasi Asuransi Syariah di Indonesia Masih di Bawah 1%")
