Punya APBD Lebih dari Rp7 T, Respon Pemkab Bekasi Tangani Banjir Disorot Publik

wmhg.org – Warga Kabupaten Bekasi kembali mengeluhkan respons lambat dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dalam menangani dampak banjir yang melanda wilayah tersebut. Sejumlah warga yang terdampak kesulitan menyampaikan keluhan dan permintaan bantuan melalui media sosial, karena akun resmi Pemkab Bekasi dinilai kurang responsif.

Hujan deras sejak Senin (3/3/2025) mengakibatkan banjir yang melanda Kota dan Kabupaten Bekasi dan menyebabkan gangguan besar terhadap aktivitas masyarakat, termasuk lumpuhnya jalan utama, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, hingga layanan transportasi umum.

Dengan kondisi yang ada, transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran menjadi perhatian utama bagi warga yang terdampak bencana. Lantas, berapa APBD dan pendapatan daerah Kabupaten Bekasi, mengingat lambannya respons pemerintah daerah?

Minimnya Respons Pemkab Bekasi di Media Sosial

Keluhan masyarakat terhadap akun media sosial resmi Pemkab Bekasi mencuat di tengah krisis banjir yang melanda. Warga menilai akun Twitter Pemkab Bekasi tidak memberikan respons terhadap pertanyaan dan aduan mereka, sementara kolom komentar di Instagram dibatasi.

Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait transparansi dan aksesibilitas pemerintah dalam menangani bencana.

Di Twitter nggak ada yang ngerespon warga, di Instagram komentarnya dibatasi. Ini mau jadi akun pribadi atau akun pemerintahan? Korban banjir Kabupaten mau ngeluh belum dapat bantuan kemana? ujar salah satu netizen di platform X.

Kritik ini muncul seiring meningkatnya kebutuhan warga untuk mendapatkan informasi terkait bantuan banjir, evakuasi, serta langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah. Minimnya komunikasi publik dalam situasi darurat seperti ini dinilai memperburuk keadaan.

Banjir yang terjadi di Kota dan Kabupaten Bekasi menyebabkan banyak warga terjebak di rumah mereka, bahkan beberapa harus dievakuasi dari atap rumah akibat tingginya genangan air.

Salah satu wilayah yang terdampak paling parah adalah Perumahan Pondok Gede Permai, di mana ketinggian air mencapai tiga meter. Tim penyelamat mengalami kendala dalam proses evakuasi akibat derasnya arus dan banyaknya sampah yang terbawa banjir.

Banjir juga melumpuhkan jalur transportasi. Layanan bus TransJakarta mengalami gangguan, sementara perjalanan KRL terganggu akibat padamnya listrik di Stasiun Bekasi. Di ruas tol Jakarta-Cikampek, antrean kendaraan mengular akibat banjir yang merendam jalan arteri di Bekasi Barat.

Anggaran Pemkab Bekasi Tahun 2025

Di tengah bencana banjir yang melanda, Pemkab Bekasi dan DPRD Kabupaten Bekasi baru saja menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 sebesar Rp8,3 triliun.

Seperti dikutip dari Portal Resmi Kabupaten Bekasi, APBD tersebut terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp7,6 triliun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4,1 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp3,4 triliun.

Sementara itu, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp8,3 triliun yang mencakup:

Belanja pegawai: Rp3,3 triliunBelanja tidak terduga: Rp30 miliarBelanja transfer: Rp1 triliunBelanja lainnya: Rp3,9 triliun

Untuk menutupi defisit, Pemkab Bekasi mengandalkan pembiayaan dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp729 miliar.

Pj Bupati Bekasi, Dedy Supriyadi, menyatakan bahwa anggaran ini akan diprioritaskan untuk berbagai sektor, termasuk infrastruktur, layanan publik, kesehatan, dan pendidikan.

Meski demikian, warga mempertanyakan alokasi anggaran dalam penanganan bencana. Dengan anggaran yang cukup besar untuk tahun 2025, publik juga menginginkan transparansi dan prioritas yang jelas dalam alokasi dana, khususnya dalam upaya mitigasi bencana dan bantuan bagi warga terdampak.

Kontributor : Dini Sukmaningtyas