Menteri Ekonomi Kreatif Dukung Penuh Revisi UU Hak Cipta

wmhg.org – Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang tengah mempersiapkan revisi Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Langkah ini dipandang sebagai angin segar bagi penguatan ekosistem ekonomi kreatif nasional yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Menteri Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Teuku Riefky menegaskan komitmen kementeriannya untuk aktif berkontribusi dalam setiap tahapan pembahasan revisi UUHC. Menurutnya, upaya DPR RI dalam memperbarui landasan hukum hak cipta merupakan langkah yang sangat tepat, terutama di era digital yang penuh dinamika.

“Kami mengapresiasi upaya DPR RI dalam penguatan Undang-undang Hak Cipta di era yang semakin dinamis. Ekonomi kreatif akan semakin bertumbuh jika tata kelola industri kreatif semakin kuat, termasuk bagaimana kita beradaptasi dengan perkembangan teknologi,” ujar Menteri Ekraf Teuku Riefky dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (3/5/2025).

Lebih lanjut, Menteri Teuku Riefky menjelaskan bahwa Kemenekraf saat ini aktif membuka diri untuk menampung berbagai aspirasi dari para pemangku kepentingan di seluruh 17 subsektor ekonomi kreatif. Proses pengumpulan masukan ini dipandang krusial untuk memastikan bahwa revisi UUHC nantinya dapat mengakomodir kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh para pelaku industri kreatif di lapangan.

“Saya telah menginstruksikan pada jajaran kementerian agar memastikan berbagai saran dan masukan untuk dipertimbangkan menjadi bagian dari pembahasan naskah undang-undang ini. Hingga saat ini, Kemenekraf belum memiliki preferensi untuk menerapkan skema tertentu. Fokus kami menjaga semangat partisipatif publik dalam penyusunan undang-undang,” tegasnya.

Keterbukaan Kemenekraf dalam menampung aspirasi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merancang UUHC yang benar-benar efektif dan berpihak pada kepentingan para pencipta dan pelaku ekonomi kreatif. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan revisi ini dapat menghasilkan regulasi yang lebih komprehensif, jelas, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman, terutama terkait dengan pemanfaatan dan perlindungan hak cipta di era digital.

Menteri Teuku Riefky juga menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai leading sector pemerintah yang telah melibatkan Kemenekraf dalam diskusi awal persiapan pembahasan revisi UUHC. Sebagai kementerian yang menaungi 17 subsektor ekonomi kreatif, Kemenekraf merasa memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi yang konstruktif dalam proses ini.

“Kami berterima kasih kepada Kemenkumham atas kolaborasi yang baik ini. Sebagai kementerian yang membidangi ekonomi kreatif, kami siap memberikan masukan yang konstruktif berdasarkan pemahaman mendalam kami terhadap dinamika dan kebutuhan di berbagai subsektor,” kata Menteri Teuku Riefky.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif telah mengamanatkan bahwa ekonomi kreatif merupakan perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia, yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan atau teknologi. Dalam konteks ini, penguatan tata kelola industri kreatif melalui revisi UUHC menjadi sangat signifikan. UUHC yang lebih modern dan adaptif diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi para pencipta, mendorong inovasi, meningkatkan investasi di sektor ekonomi kreatif, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan para pegiatnya.

Revisi UUHC diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang selama ini dihadapi dalam implementasi UUHC yang berlaku saat ini. Beberapa isu krusial yang kemungkinan akan menjadi fokus dalam revisi ini antara lain adalah perlindungan hak cipta di era digital, mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta yang lebih efektif, pengaturan mengenai hak terkait, serta penyesuaian dengan perkembangan perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual.