Lawan Dominasi Dolar AS, Putin Ajak Negara-negara BRICS Gunakan Mata Uang Lokal, Indonesia Mau Gabung

wmhg.org – Presiden Rusia Vladimir Putin menyarankan negara-negara BRICS tak menggunakan mata uang dolar AS sebagai alat pembayaran internasional. Seruan ini akan dinyatakannya dalam pertemuan dengan negara-negara BRICS.

Seperti dinukil dari The Guardian, Jumat (25/10/2024), Putin menuding Amerika Serikat telah memperalat Dolar AS sebagai senjata politik.

Dolar digunakan sebagai senjata. Kami benar-benar melihat hal ini. Saya pikir ini adalah kesalahan besar yang dilakukan oleh mereka yang melakukan hal ini, ujar Putin dalam pertemuan di Kota Kazan, Rusia.

Putin menyebut, hampir 95 persen perdagangan antara Rusia dan China sekarang menggunakan mata uang rubel dan yuan.

Langkah untuk mendedolarisasi ekonomi dunia membuat khawatir beberapa anggota Brics, terutama Brasil dan India, yang tidak ingin organisasi itu berkembang pesat menjadi hanya pro-China dan anti-Barat.

Rusia tengah berupaya menciptakan infrastruktur penyelesaian dan pembayaran yang akan melewati sistem pembayaran Swift yang berbasis di Belgia.

Prakarsa dedolarisasi mungkin merupakan proposal paling konkret yang mungkin muncul dari pertemuan tersebut. Pertemuan puncak tersebut telah dihadiri oleh sembilan anggota Brics, termasuk Perdana Menteri India, Narendra Modi, Perdana Menteri China, dan Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, secara resmi menyatakan keinginan Indonesia untuk bergabung dengan blok ekonomi BRICS sebagai bagian dari kebijakan luar negeri yang mengedepankan prinsip bebas aktif. Pernyataan ini disampaikan oleh Sugiono dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus yang berlangsung di Kazan, Rusia, pada Kamis (24/10) waktu setempat.

Sugiono menegaskan bahwa bergabungnya Indonesia ke BRICS tidak berarti pihaknya memilih kubu tertentu, melainkan berpartisipasi aktif di semua forum internasional.

“(Bergabungnya RI ke BRICS) bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum,” kata Sugiono, dalam keterangan resminya melalui Kemenlu RI, dikutip pada Jumat (25/10/2024).