Utang Luar Negeri Indonesia Naik Jadi Rp 6.403 Triliun, Masih Aman?

Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal II 2024 tetap terkendali. Posisi Utang Luar Negeri Indonesia pada kuartal II 2024 tercatat sebesar USD 408,6 miliar atau setara Rp 6.403 triliun (1 USD = Rp 15.670).

Utang Luar Negeri tersebut tumbuh sebesar 2,7% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sebesar 0,2% (yoy) pada kuartal I 2024.

Peningkatan tersebut bersumber dari Utang Luar Negeri sektor publik maupun swasta, kata Asisten Gubernur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, Kamis (15/8/2024).

Di sisi lain, Utang Luar Negeri pemerintah kembali mencatat kontraksi pertumbuhan. Posisi Utang Luar Negeri pemerintah pada triwulan II 2024 sebesar USD 191,0 miliar atau mencatat kontraksi pertumbuhan 0,8% (yoy), berlanjut dari kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 0,9% (yoy).

Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh penyesuaian penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Erwin menegaskan bahwa Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola Utang Luar Negeri secara pruden, terukur, oportunistik dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan Utang Luar Negeri terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas dengan tetap memperhati kan aspek keberlanjutan pengelolaanUtang Luar Negeri , ujarnya.

Sektor Ekonomi

Adapun berdasarkan sektor ekonomi, Utang Luar Negeri pemerintah utamanya mencakup Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (20,9% dari total Utang Luar Negeri pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,8%); Jasa Pendidikan (16,8%); Konstruksi (13,6%); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,5%).

Posisi Utang Luar Negeri pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh Utang Luar Negeri memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah.