Utang Luar Negeri Indonesia Januari 2026 Tumbuh 1,7%

Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2026 tetap terjaga. Posisi ULN Indonesia pada Januari 2026 tercatat sebesar USD 434,7 miliar atau secara tahunan tumbuh 1,7% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Desember 2025 sebesar 1,8% (yoy). Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh ULN sektor publik.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan, disisi lain BI juga mencatat ULN Pemerintah pada Januari 2026 tercatat sebesar USD 216,3 miliar atau secara tahunan tumbuh 5,6% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Desember 2025 sebesar 5,5% (yoy).

BACA JUGA:BI: Lebih dari 1 Juta Orang Tukar Uang jelang Lebaran 2026, Animo Naik 85%

BACA JUGA:BI Gelar Penukaran Uang di Bandara, Stasiun, hingga Rest Area: Catat Tanggalnya

BACA JUGA:Jelang Lebaran 2026, Warga Antre Tukar Uang Baru di Kas Keliling Bank Indonesia

Perkembangan ULN pada Januari 2026 tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung pelaksanaan program dan proyek pemerintah serta aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global, kata Denny dalam keterangan BI, Senin (16/3/2026).

Adapun sebagai salah satu instrumen dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional.

Berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,3%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,6%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5%). Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98% dari total ULN pemerintah.