Upaya Perbankan Wujudkan Net Zero Emission, Sudah Lari atau Justru Jalan di Tempat?

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total kredit atau pembiayaan berkelanjutan terus menunjukkan kenaikan selama kurun waktu lima tahun. Dengan kenaikan ini memperlihatkan bahwa industri keuangan ikut berperan aktif mewujudkan Net Zero Emission. 

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pada 2019 pembiayaan berkelanjutan mencapai Rp 927 triliun, kemudian 2020 naik menjadi Rp 1.181 triliun.

Selanjutnya, 2021 mencapai Rp 1.409 triliun, dan pada tahun 2022 sebesar Rp 1.571 triliun, Pada tahun 2023 kembali meningkat mencapai Rp 1.959 triliun.

Hal ini dipengaruhi oleh dorongan baik dari regulator maupun stakeholders, sehingga perbankan semakin menganggap aspek pembiayaan berkelanjutan ini sangat penting, kata Dian, di Jakarta, Senin (16/9/2024).

Dian menjelaskan, realisasi penyaluran di atas mengacu pada kategori berkelanjutan sebagaimana POJK 51/2017 dan POJK 60/2017 yang direvisi pada POJK 18/2023 terkait pendefinisian Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL).

Sebagai acuan kategori keberlanjutan yang lebih spesifik, saat ini OJK telah menerbitkan Taksonomi Hijau Indonesia (THI) dan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) dimana telah terdapat pendefinisian dan kategorisasi pembiayaan keberlanjutan.

Dengan demikian, bank dapat mengacu kategori berkelanjutan pada masing-masing sektor dan sub sektor berdasarkan ketentuan dan panduan tersebut, ujarnya.

Adapun tantangan utama yang dihadapi dalam pembiayaan berkelanjutan adalah sinergi dan sinkronisasi kebijakan, dukungan dari sektor riil dan penerapan di level UMKM, serta peningkatan kapasitas SDM di Bank untuk memahami, menilai dan mempersiapkan aksi mitigasi dan adaptasi dalam transisi menuju peningkatan kontribusi pada sektor ekonomi yang keberlanjutan.

Maka OJK juga akan terus melakukan update kebijakan guna mendukung pencapaian Net Zero Emissions (NZE) dan berupaya untuk mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit pada segmen hijau dan keberlanjutan dengan mengikuti standar internasional dan tuntutan stakeholder.

Diskusi dan sinergi dukungan kebijakan bersama kementerian terkait juga terus dilaksanakan, karena membutuhkan kolaborasi berbagai pihak untuk mempersiapkan kerangka perekonomian yang berkelanjutan secara berkesinambungan untuk mencapai target nasional net zero emission di 2060 atau lebih cepat, pungkasnya.