Transformasi Digital Sistem Pembayaran Indonesia jadi Acuan Lembaga Keuangan Dunia

Jakarta – Transformasi digital sistem pembayaran Indonesia mendapat pengakuan internasional. Keberhasilan Bank Indonesia membangun ekosistem pembayaran digital yang cepat, efisien, dan inklusif menjadi salah satu rujukan praktik baik yang mendapatkan perhatian dari lembaga keuangan dunia, termasuk Islamic Development Bank (IsDB).

Presiden IsDB, H.E. Dr. Muhammad Sulaiman Al Jasser, mengapresiasi kepemimpinan Indonesia, khususnya Bank Indonesia, dalam memperkuat ekonomi dan keuangan syariah global. Apresiasi tersebut tercermin dalam pengembangan sejumlah proyek prioritas IsDB di Indonesia, terutama di sektor kesehatan.

BACA JUGA:Dampak BI Tahan Suku Bunga 4,75% terhadap Rupiah

BACA JUGA:Bank Indonesia Tahan Suku Bunga Jadi Peluang Suku Bunga Kredit Turun

BACA JUGA:Suku Bunga Acuan Tetap 4,7%, Analis Ungkap Dampaknya ke IHSG

Dalam pertemuan, IsDB juga menyatakan komitmennya untuk memperluas kerja sama di berbagai bidang serta mendukung pengembangan konektivitas sistem pembayaran. Demikian mengemuka dalam forum IsDB Townhall Strategic Lecture on Digital Transformation di Jeddah, Arab Saudi, 12 Februari 2026.

“Keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh tata kelola yang kuat, sinergi lintas sektor, inovasi yang berkelanjutan, serta kepemimpinan di seluruh tingkatan organisasi, ujar Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo di hadapan perwakilan dari 56 negara anggota dikutip dari laman BI.go.id.

Gubernur Perry menuturkan, transformasi sistem pembayaran Indonesia melalui implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) telah membawa perubahan nyata. Penguatan QRIS, BI-FAST, serta konektivitas pembayaran lintas batas mendorong transaksi yang lebih cepat dan efisien sekaligus memperluas akses keuangan masyarakat.

 Ke depan, Bank Indonesia terus melangkah menuju Integrated Digital Central Bank melalui pemanfaatan data dan kecerdasan artifisial, digitalisasi proses pengambilan keputusan, serta penguatan tata kelola dan budaya kerja digital guna menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan operasional yang semakin efisien.