Terdampak Banjir Sumatera, 8.000 Nasabah BSN Dapat Relaksasi Kredit

Jakarta – PT Bank Syariah Nasional (BSN) siapkan kebijakan relaksasi atau perlakuan khusus kepada lebih dari 8.000 masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera. Kebijakan relaksasi yang diberikan ini merupakan moment yang tepat bagi perseroan karena dilakukan tepat pada saat Bank Syariah resmi operasional di seluruh Indoneaia.

Relaksasi akan diberikan melalui skema restrukturisasi pembiayaan yang disesuaikan dengan tingkat dampak bencana, sehingga dapat menjaga keberlangsungan kemampuan bayar oleh nasabah sekaligus mendukung pemulihan ekonomi di daerah terdampak.

BACA JUGA:Bank Indonesia Ungkap Penyebab Kredit Nganggur Tembus Rp 2.509 Triliun

BACA JUGA:Bank Indonesia Ungkap Biangkerok Kredit Perbankan 2025 Melambat

BACA JUGA:BI Pede Pertumbuhan Kredit Tembus 8% di Akhir 2025

Direktur Utama BSN Alex Sofjan Noor mengatakan, seluruh jajaran BSN dimintanya untuk turun tangan membantu masyarakat agar segera pulih dari pasca bencana tersebut.

“Kami sangat prihatin atas musibah banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera, khususnya Aceh yang saya kunjungi langsung, sehingga berdampak berat kepada setiap sendi kehidupan, termasuk kemampuan finansial para nasabah yang menerima pembiayaan syariah dari BSN,” kata Alex, Selasa (23/12/2025)

Menurut Alex, kebijakan relaksasi ini diberikan untuk meringankan beban finansial nasabah yang terdampak bencana, namun dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian perbankan.

“Kami memberikan relaksasi secara terukur dan berbasis kondisi riil di lapangan karena ingin memastikan setiap nasabah yang terdampak dapat kembali pulih dan tetap melanjutkan kewajibannya,” ungkapnya.

Relaksasi kredit diberikan berdasarkan tingkat dampak bencana yang dialami nasabah pembiayaan konsumer syariah.

Nasabah dengan kategori terdampak ringan memperoleh masa tenggang pembayaran angsuran hingga 6 bulan, kategori terdampak sedang hingga 9 bulan, dan kategori terdampak berat hingga 12 bulan. Kebijakan restrukturisasi ini berlaku hingga tiga tahun sehak ditetapkan.

“Nasabah yang terdampak telah dikaji secara menyeluruh berdasarkan klasifikasi dampak bencana dalam rangka memastikan relaksasi ini tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,” jelas Alex.