Pemerintah Bisa Tarik Surplus BI untuk Tambah Pendanaan APBN

Jakarta – Pemerintah kini memiliki opsi baru untuk memperkuat pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yakni dengan menarik surplus Bank Indonesia (BI). Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115 Tahun 2025 yang diteken Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan resmi diundangkan pada 30 Desember 2025.

Aturan ini merevisi PMK Nomor 179 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kekayaan Negara Dipisahkan oleh Bendahara Umum Negara. Melalui regulasi terbaru ini, pemerintah membuka ruang lebih luas untuk memanfaatkan sisa surplus BI guna mendukung kebutuhan pembiayaan negara.

BACA JUGA:Pemerintah Tarik Dana dari Perbankan Rp 75 Triliun, Ini Penjelasannya

BACA JUGA:Pemerintah Minta Percepat Pencarian Korban Tenggelam Kapal Wisata di Labuan Bajo

BACA JUGA:Menko Pratikno: Sekolah Terdampak Bencana Sumatera Mulai Proses Belajar 5 Januari 2026, Beberapa di Tenda

PMK 115/2025 menyisipkan satu pasal baru, yakni Pasal 22A, yang mengatur ketentuan tambahan setoran dividen, dividen interim, serta sisa surplus BI. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk meminta setoran sebagian surplus BI, bahkan sebelum tahun buku berakhir.

“Menteri dapat meminta BI untuk menyetorkan sebagian sisa surplus BI sementara sebelum tahun buku berakhir,” demikian bunyi Pasal 22A PMK 115/2025, dikutip di Jakarta, Selasa (6/1/2026).

Langkah ini dinilai menjadi instrumen fleksibel bagi pemerintah dalam menjaga kesinambungan fiskal, khususnya saat penerimaan negara belum optimal atau ketika muncul kebutuhan pendanaan yang bersifat mendesak.