OJK: Status Kredit Debitur Terdampak Bencana Tetap Lancar, Bisa Ajukan Kredit Baru

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kredit debitur di wilayah terdampak bencana Sumatera yang mendapatkan restrukturisasi tetap dinilai berstatus lancar. Kebijakan ini berlaku untuk wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat yang telah ditetapkan masuk dalam skema penanggulangan bencana sesuai regulasi OJK.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan penetapan status lancar tersebut memberikan ruang bagi debitur untuk kembali mengakses pembiayaan. 

BACA JUGA:OJK Bentuk Departemen Baru untuk Perbankan Syariah dan UMKM Mulai 2026

BACA JUGA:Aset Perbankan Syariah Tembus Rp 1.028,18 Triliun, Tertinggi Sepanjang Masa

BACA JUGA:Mayoritas Pengguna Anak Muda, OJK Dorong Edukasi Kripto ke Kampus

“Status dari kredit yang diberikan restrukturisasi dianggap current atau lancar sehingga kemudian bagi mereka bisa mengajukan permohonan kredit baru atau pembiayaan baru sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya dalam Konferensi Pers, Selasa (16/12/2025).

Selain itu, OJK juga memberikan ketentuan khusus bagi kredit dengan plafon tertentu agar proses penilaian tetap sederhana. 

“Khusus yang terkait dengan kredit sampai sebesar Rp 10 miliar diberikan penetapan lancarnya itu hanya satu pilar saja ke depan berdasarkan kelancaran pembiayaan atau pembayaran kembali,” ujar Mahendra.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kebijakan pemberian perlakuan khusus atas kredit/pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. 

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi, mengatakan kebijakan ditetapkan pada Rapat Dewan Komisioner OJK di Jakarta, Rabu, 10 Desember 2025 setelah pengumpulan data di wilayah bencana, serta asesmen yang menunjukkan bencana dimaksud memengaruhi perekonomian di daerah setempat dan pada gilirannya mempengaruhi kemampuan membayar debitur. 

Pemberian perlakuan khusus itu dilakukan sebagai bagian dari mitigasi risiko agar bencana tidak berdampak sistemik, serta untuk mendukung percepatan pemulihan aktivitas ekonomi daerah, ujar Ismail dalam keterangannya, Kamis (11/12/2025).