OJK Dorong Ekosistem Pasar Karbon Domestik yang Kredibel dan Transparan

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan penguatan kerangka nilai ekonomi karbon nasional menjadi bagian penting dalam mendorong terbentuknya ekosistem pasar karbon domestik yang kredibel, transparan, dan akuntabel.

Pejabat sementara (Pjs) Ketua dan Wakil Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi  menyampaikan, Indonesia bertekad mencapai net zero emission paling lambat 2060, dengan peluang percepatan pada periode 2050–2060. Upaya tersebut diperkuat melalui penguatan dan operasionalisasi kerangka nilai ekonomi karbon nasional.

BACA JUGA:OJK Sebut Suku Bunga Kredit Sudah Turun, Segini Kisarannya

BACA JUGA:OJK Bakal Beri Sanksi Jika MTF Terbukti Melanggar Aturan Terkait Debt Collector

BACA JUGA:OJK dan Inggris Bentuk Kelompok Kerja Pembiayaan Iklim

“Dengan menegaskan kembali berbagai instrumen ekonomi karbon, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem pasar karbon domestik yang kredibel, transparan, dan akuntabel,” ujar Friderica dalam acara The 2nd Indonesia Climate Banking Forum, Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, kerangka tersebut diharapkan dapat memberikan sinyal harga karbon yang jelas bagi pelaku usaha sekaligus memperkuat integritas kebijakan iklim nasional. Dalam konteks itu, OJK juga mengapresiasi langkah industri perbankan dalam memperkuat kerangka keuangan berkelanjutan, termasuk pengembangan instrumen pembiayaan hijau dan penerapan manajemen risiko iklim.

Friderica menjelaskan, OJK telah mengembangkan ekosistem kebijakan yang lebih komprehensif melalui peningkatan taksonomi keuangan berkelanjutan Indonesia (TKBI), pembentukan Bursa Karbon Indonesia, serta implementasi kerangka manajemen risiko iklim dan analisis skenario bagi industri perbankan.

“Secara paralel, kami mengembangkan ekosistem kebijakan yang lebih komprehensif melalui peningkatan taksonomi keuangan berkelanjutan Indonesia, pembentukan Bursa Karbon Indonesia, serta implementasi kerangka manajemen risiko iklim dan analisis skenario untuk industri perbankan,” katanya.

Ia menambahkan, TKBI memberikan klasifikasi yang jelas untuk aktivitas hijau dan transisi, sementara bursa karbon memastikan mekanisme penemuan harga yang transparan dan instrumen berbasis pasar dalam pengelolaan nilai ekonomi karbon dan penurunan emisi gas rumah kaca. Seluruh instrumen tersebut, lanjutnya, membentuk fondasi kebijakan terintegrasi yang mendukung agenda transisi Indonesia sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan.