OJK Cabut Izin Usaha BPR Pasarraya Kuta Bali

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Pasarraya Kuta yang beralamat di Jalan Raya Tuban No. 62, Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Hal ini sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-71/D.03/2026 tanggal 17 September 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Pasarraya Kuta, mencabut izin usaha PT BPR Pasarraya Kuta yang beralamat di Jalan Raya Tuban No. 62, Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Kepala OJK Provinsi Bali, Parjiman menuturkan, pencabutan izin usaha PT BPR Pasarraya Kuta merupakan bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat.

BACA JUGA:BPR Pasarraya Kuta Dicabut Izinnya, Ini Cara Cek Status Uang Nasabah di LPS

BACA JUGA:BPR Pasarraya Kuta Ditutup, LPS Pastikan Uang Nasabah Dibayar

BACA JUGA:13 BPR Ditutup Tahun Ini, Bos LPS Buka-bukaan Nasib Dana Nasabah

Pada 4 September 2025, OJK telah menetapkan PT BPR Pasarraya Kuta dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12%.

Menindaklanjuti penetapan status BDP, ia menuturkan, PT BPR Pasarraya Kuta telah menyusun rencana tindak penyehatan. Namun dalam pelaksanaannya PT BPR Pasarraya Kuta tidak sepenuhnya mampu merealisasikannya.

Dengan demikian selama masa BDP, upaya PT BPR Pasarraya Kuta belum dapat memberikan hasil yang signifikan dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas BPR.

Selanjutnya, pada 2 September 2026, OJK menetapkan PT BPR Pasarraya Kuta dalam status BPR Dalam Resolusi (BDR) dengan pertimbangan OJK telah memberikan jangka waktu kepada Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Pasarraya Kuta untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Namun demikian, Parjiman menuturkan, pengurus dan pemegang saham PT BPR Pasarraya Kuta tidak dapat melakukan penyehatan BPR dimaksud.