OJK Cabut Izin BPRS Musyarakah Ummat Indonesia Tangerang

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Musyarakah Ummat Indonesia yang berlokasi di Kota Tangerang, Banten.

Pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-72/D.03/2026 tanggal 25 September 2026.

BACA JUGA:OJK Minta Dana Pensiun Utamakan Pasar Domestik: Jangan Keluar Negeri Dulu!

BACA JUGA:OJK Tegaskan Independensi BEI, Fungsi Pengaturan dan Bisnis Harus Terpisah

BACA JUGA:OJK Wanti-wanti Dana Pensiun BUMN: Punya Tantangan Jangka Panjang

Kepala OJK Provinsi Banten Adi Dharma mengatakan pencabutan izin usaha tersebut merupakan bagian dari tindakan pengawasan OJK untuk memperkuat industri perbankan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.

BPRS Musyarakah Ummat Indonesia sebelumnya telah masuk dalam pengawasan OJK. Pada 10 Desember 2025, bank tersebut ditetapkan dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP).

Status tersebut diberikan karena bank memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen, kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (25/9/2026).

OJK kemudian memberikan kesempatan kepada pengurus dan pemegang saham untuk melakukan langkah penyehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, upaya tersebut belum mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi bank.

Selanjutnya, pada 11 September 2026, OJK menetapkan BPRS Musyarakah Ummat Indonesia dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi (BDR).

Penetapan tersebut menjadi tahap lanjutan setelah upaya penyehatan bank tidak berhasil.