LPS Siapkan Standar Biaya Khusus untuk Penanganan Bank Bermasalah

Jakarta – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan standar biaya khusus untuk menangani bank dalam resolusi agar lembaga dapat bergerak cepat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan standar biaya khusus diperlukan karena sejumlah kegiatan resolusi membutuhkan kompetensi spesifik dan tidak dapat menggunakan standar biaya umum.

BACA JUGA:LPS Ubah Standar Biaya Dinas, Mengacu ke Kinerja

BACA JUGA:LPS Siapkan Standar Biaya Berbasis Kinerja

“Kalau ada bank dalam resolusi, kami menunjuk tim mediasi, enggak mungkin ditender. Kemudian kami menunjuk bank pembayar, apalagi kalau ada perkara, langsung di situ,” kata Anggito dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Dewan Komisioner LPS di DPR RI, Rabu (7/10/2026).

Anggito mengatakan LPS akan membagi standar biaya menjadi standar biaya umum dan standar biaya khusus. Standar biaya umum akan digunakan untuk kegiatan yang bersifat umum dan dapat dibandingkan dengan lembaga lain.

Sementara itu, LPS akan menggunakan standar biaya khusus untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi, termasuk resolusi bank. LPS akan menetapkan biaya tersebut berdasarkan kebutuhan kompetensi, kecepatan penanganan, dan karakteristik kegiatan.

LPS juga akan mengubah pendekatan standar biaya dari berbasis input menuju berbasis keluaran atau kegiatan. Anggito mencontohkan biaya penanganan satu bank akan dihitung berdasarkan keseluruhan kebutuhan kegiatan, seperti perjalanan dinas, konsultan, dan penanganan perkara.

“Mindset-nya sudah ke sana. Nanti lambat laun kita akan bergerak ke sana, kecuali memang tidak bisa dilakukan dengan menggunakan basis keluaran,” ujar Anggito.