Kejar Program 3 Juta Rumah, Menteri PKP Maruarar Minta Tolong Bank Indonesia

Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar  Sirait menegaskan upaya mengejar kesuksesan program 3 juta rumah perlu dilakukan bersama. Salah satunya dengan menggandeng Bank Indonesia (BI).

Menteri Maruarar mengumpulkan sejumlah pihak terkait dalam membahas rencana program tersebut. Dia mengatakan sudah diskusi dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo sejak lama.

Ini tentu tidak tiba-tiba pertemuan hari ini, pertemuan ini adalah proses yang panjang, kami dengan Pak Gubernur beberapa kali diskusi, bagaimana soal perumahan itu ada beberapa hal yang menjadi perhatian, kata Ara, panggilan akrab Maruarar di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Pertama, terkait penyediaan lahan untuk lokasi dibangunnya perumahan. Kedua, tingkat likuiditas untuk mendukung pembiayaan. Ketiga, ketepatan sasaran rumah rakyat. Keempat, kualitas dari perumahan yang dibangun.

Dari pertemuan ini semangatnya satu, bagaimana kami sebagai Menteri Perumahan menjalankan arahan Presiden Prabowo untuk membangun dan merenovasi rumah 3 juta rumah setahun, urai Ara.

Usai bertemu di Bank Indonesia, ada kesepakatan dukungan dari sisi moneter. Ini jadi bagian penguatan ekosistem.

Ini benar-benar saya merasa sangat baik, dan saya merasa disupport oleh ekosistem, dan juga oleh Bapak Gubernur Bank Indonesia, ujarnya.

Dukungan Bank Indonesia

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan dukungannya. Hasilnya adalah memperbesar likuiditas dari Rp 23,19 triliun menjadi Rp 80 triliun.

Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi ini, dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini, ungkapnya.

Dia menuturkan, perubahan tingkat likuiditas itu akan dilakukan secara bertahap. Tujuannya tak lain untuk kesuksesan program 3 juta rumah.

Dukungan konkret Bank Indonesia pemberian kebijakan insentif likuiditas yang sekarang Rp 23,2 triliun akan secara bertahap kami naikkan menjadi Rp 80 triliun, pungkasnya.