Kartu Kredit Indonesia Resmi Meluncur, Begini Fungsi dan Cara Pakai

Jakarta – Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen ritel resmi meluncur pada Senin, 17 Agustus 2026. Peluncuran KKI segmen ritel oleh Bank Indonesia (BI) menjadi salah satu dari dua kebijakan utama yang diluncurkan tepat pada momen Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 RI. Adapun KKI adalah wujud sinergi antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).

Hal itu disampaikan Pejabat Sementara Gubernur BI, Destry Damayanti dikutip Selasa, (18/8/2026).

BACA JUGA:Kartu Kredit Indonesia Dinilai Perkuat Kemandirian Sistem Pembayaran Nasional

BACA JUGA:Rupiah Kembali Tertekan, Konflik AS-Iran dan Harga Minyak Jadi Pemicu

BACA JUGA:Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp 8.095 Triliun

Implementasi Kartu Kredit Indonesia sebagai alternatif instrumen deferred payment domestik yang efisien, prudent, dan terintegrasi dengan infrastruktur sistem pembayaran nasional. Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit sebagai penopang konsumsi masyarakat, ujar Destry.

Di sisi lain, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Ryan Rizaldy menuturkan, KKI akan dikembangkan secara bertahap untuk berbagai fitur antara lain dari integrasi QRIS, pembayaran online, hingga penerbitan kartu fisik.

Pada tahap awal, yaitu hari ini 17 Agustus 2026, Kartu Kredit Indonesia diterbitkan dalam bentuk kartu digital sebagai sumber dana transaksi QRIS. Transaksi bisa dilakukan dengan QRIS scan ataupun QRIS tanpa pindai yang dikenal dengan istilah QRIS Tap, ujar Ryan.

Seiring peluncuran KKI tersebut, menarik untuk diketahui soal Kartu Kredit Indonesia, fungsi dan cara pakainya.

Adapun Kartu Kredit Indonesia adalah instrumen pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran (deferred payment) yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.

Pada tahap awal, implementasi KKI untuk layanan QRIS, terdapat delapan bank nasional yang telah tergabung sebagai Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP):