Kartu Kredit Indonesia Dinilai Perkuat Kemandirian Sistem Pembayaran Nasional

Jakarta – Peluncuran Kartu Kredit Indonesia (KKI) oleh Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemandirian sistem pembayaran nasional sekaligus mendorong efisiensi kredit domestik.

Associate Professor Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Bowo Setiyono menilai, KKI memiliki prospek positif karena terintegrasi dengan ekosistem QRIS yang telah memiliki basis merchant luas. Kebijakan perluasan merchant dengan Merchant Discount Rate (MDR) 0% juga dinilai dapat memperkuat manfaat KKI bagi masyarakat dan pelaku UMKM.

BACA JUGA:Rupiah Kembali Tertekan, Konflik AS-Iran dan Harga Minyak Jadi Pemicu

BACA JUGA:Kartu Kredit Indonesia Resmi Meluncur, Begini Fungsi dan Cara Pakai

BACA JUGA:Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp 8.095 Triliun

BACA JUGA:BI Bebaskan Biaya QRIS, Angin Segar Usaha Mikro dan Konsumsi

“Peluncuran KKI oleh Bank Indonesia bersama ASPI patut diapresiasi sebagai langkah strategis memperkuat kemandirian sistem pembayaran nasional,” kata Bowo saat dihubungi www.wmhg.org, Selasa (18/8/2026).

Ia mengatakan integrasi KKI dengan QRIS dapat memperluas pemanfaatan instrumen pembayaran domestik. Menurut dia, arah tersebut sejalan dengan upaya memperkuat ekosistem ekonomi digital nasional dan mendorong pertumbuhan UMKM lokal.

“Integrasi langsung dengan ekosistem QRIS yang sudah menjangkau puluhan juta merchant, kebijakan MDR 0% yang diperluas, serta niat baik untuk mendorong pertumbuhan UMKM lokal menunjukkan arah kebijakan yang sejalan dengan visi kemandirian ekonomi digital nasional,” ujarnya.

Namun, dia mengingatkan keberhasilan KKI tetap bergantung pada kualitas implementasi dan perlindungan konsumen. Perbankan penerbit perlu memiliki standar yang jelas agar perbedaan bunga, biaya, dan denda tidak membingungkan pengguna.

“Standarisasi perlindungan konsumen antar-bank penerbit perlu diperkuat agar tidak ada kesenjangan bunga, biaya, atau denda yang membingungkan masyarakat,” katanya.

Ia juga menilai literasi keuangan perlu diperkuat seiring kemudahan akses kredit melalui QRIS. Kemudahan tersebut harus diimbangi edukasi agar KKI tidak mendorong konsumsi berlebihan dan meningkatkan risiko kredit rumah tangga.

“Edukasi literasi keuangan harus berjalan beriringan agar kemudahan kredit lewat QRIS tidak justru mendorong perilaku konsumtif,” ujarnya.