Kartu Kredit Indonesia, dari Milik Pemerintah ke Dompet Masyarakat

Jakarta – Bank Indonesia (BI) memperluas pengembangan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dari yang sebelumnya digunakan untuk kebutuhan pemerintah menjadi instrumen pembayaran bagi masyarakat umum. Langkah ini bukan sekadar menghadirkan pilihan kartu kredit baru, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat sistem pembayaran domestik Indonesia.

KKI segmen ritel resmi diluncurkan pada Senin (17/8/2026). Berbeda dengan kartu kredit konvensional yang umumnya menggunakan jaringan pembayaran internasional seperti Visa, Mastercard, atau JCB, transaksi KKI untuk penggunaan domestik diproses melalui infrastruktur sistem pembayaran nasional, termasuk Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

BACA JUGA:Kolaborasi BCA dan AFFIN Bank, Nasabah Dapat Promo Spesial di Dua Negara

BACA JUGA:Kartu Kredit Indonesia Resmi Meluncur, Begini Fungsi dan Cara Pakai

BACA JUGA:BI Luncurkan Kartu Kredit Indonesia Segmen Ritel, Bisa untuk Pembayaran QRIS

BACA JUGA:Bank Indonesia Beri Dua Kado Spesial di HUT ke-81 RI

Pejabat Sementara Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan KKI dirancang sebagai alternatif instrumen pembayaran tunda (deferred payment) domestik yang terintegrasi dengan sistem pembayaran nasional.

Implementasi Kartu Kredit Indonesia sebagai alternatif instrumen deferred payment domestik yang efisien, prudent, dan terintegrasi dengan infrastruktur sistem pembayaran nasional. Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit sebagai penopang konsumsi masyarakat, jelas Destry di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Senin (17/8/2026).

Dengan skema tersebut, Indonesia tidak serta-merta menutup penggunaan jaringan kartu global. Namun, untuk transaksi domestik, KKI memberikan alternatif yang memungkinkan pemrosesan dilakukan melalui infrastruktur nasional.

Tujuannya berkaitan dengan penguatan kemandirian sistem pembayaran, kedaulatan data transaksi, interoperabilitas, dan efisiensi biaya pemrosesan. GPN sendiri sejak awal dirancang BI untuk memungkinkan transaksi pembayaran ritel domestik diproses secara terintegrasi dan interoperabel.

Dengan demikian, KKI dapat dilihat sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk membangun ekosistem pembayaran nasional yang tidak hanya mengandalkan infrastruktur pembayaran dari luar negeri.