Hadapi Risiko Siber dan AI, OJK Tekankan Penguatan Tata Kelola

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dan manajemen risiko untuk menghadapi ancaman siber, penyalahgunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), serta ketidakpastian global yang semakin kompleks.

Komitmen tersebut menjadi fokus utama dalam Risk and Governance Summit (RGS) OJK 2026 yang mengusung tema Future-Ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity.

BACA JUGA:OJK Pastikan Tak Ada Isu Terkait Penempatan Dana SAL Rp 381 Triliun

BACA JUGA:OJK Janji Genjot Kredit UMKM dan Perluas Akses Pasar

Ketua Dewan Audit sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Issabella Watimena mengatakan bahwa tata kelola yang kuat menjadi kunci utama agar berbagai kebijakan pembangunan nasional dapat diwujudkan secara efektif menuju Indonesia Emas 2045.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga pada tata kelola yang mampu menerjemahkannya menjadi hasil nyata bagi masyarakat,” ujar Sophia dalam acara RGS OJK 2026 di Hotel Bidakara, Selasa (14/7/2026).

Tantangan Utama: Siber, AI, dan Geopolitik

Sophia menjelaskan hasil survei OJK terhadap praktisi Governance, Risk, and Compliance (GRC) menunjukkan bahwa beberapa poin berikut kini menjadi perhatian utama industri:

• Risiko serangan siber
• Penyalahgunaan teknologi AI
• Perubahan regulasi
• Ketidakpastian geopolitik
• Dampak perubahan iklim.

Temuan ini juga sejalan dengan hasil survei dari berbagai lembaga global. Menurut Sophia, data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan adanya anomali transaksi yang cukup signifikan di sektor jasa keuangan. Hal ini membutuhkan pengawasan yang terintegrasi dan kolaboratif.

Kami melihat dari data BSSN bahwa anomali transaksi cukup signifikan. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama secara terintegrasi dan kolaboratif, serta didukung oleh tata kelola dan akuntabilitas yang kuat, tambahnya.