Gubernur BI: Redenominasi Rupiah Butuh 6 Tahun

Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan bahwa proses redenominasi rupiah atau lebih sederhananya mengubah Rp 1.000 menjadi Rp 1 bukan kebijakan yang dapat dikerjakan dalam waktu singkat.

Ia menyebut, setidaknya dibutuhkan lima hingga enam tahun sejak Undang-Undang (UU) Perubahan Harga Rupiah atau UU Redenominasi diterbitkan hingga seluruh tahapan rampung.

BACA JUGA:OJK dan BEI Buka-bukaan Soal Dampak Redenominasi Rupiah ke Pasar Modal Indonesia

BACA JUGA:Purbaya Soal Redenominasi Rupiah: Bukan Wewenang Kementerian Keuangan

“Itu prosesnya harus paralel. Perlu kurang lebih lima–enam tahun dari sejak UU sampai kemudian selesai,” kata Perry dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI, dikutip Selasa (18/11/2025).

Perry menjelaskan, penerbitan UU Redenominasi adalah tahap pertama yang wajib diselesaikan pemerintah. Tanpa landasan hukum tersebut, BI tak bisa melangkah ke proses teknis berikutnya seperti desain hingga pencetakan uang baru.

Tahap selanjutnya adalah penyusunan aturan transparansi harga di seluruh sektor perdagangan. Perry menilai aturan ini sangat krusial mengingat dalam masa transisi masyarakat kerap menemukan penulisan harga yang berbeda-beda, mulai dari “25 ribu”, “25K”, hingga “25.000” dengan berbagai format.

Ketidakteraturan ini berpotensi menimbulkan kebingungan ketika nominal lama dan baru beredar bersamaan.

“Transparansi harga menjadi sangat penting untuk memastikan masyarakat paham bahwa redenominasi bukan pemotongan nilai uang,” tegas Perry.