Ciptakan Ekonomi Digital Andal, BI Perkuat Struktur Industri Sistem Pembayaran

Jakarta – Bank Indonesia (BI) melakukan reformasi pengaturan industri sistem pembayaran seiring akselerasi digitalisasi pembayaran yang sangat pesat perlu diimbangi dengan penguatan struktur industri sistem pembayaran supaya semakin andal dan berdaya tahan.

Salah satu reformasi yang dilakukan melalui penerapan Transaksi, Interkoneksi, Kompetensi, Manajemen Risiko dan Infrastruktur Teknologi Informasi (TIKMI), sebagai implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

BACA JUGA:Calon Deputi Bank Indonesia Ungkap Akar Masalah Kredit Lesu

BACA JUGA:Dari VUCA ke TUNA, Calon Deputi Gubernur BI Peringatkan Turbulensi Ekonomi Dunia 2026

BACA JUGA:Uji Kelayakan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Solikin Juhro Paparkan Visi Ekonomi Inklusif

Langkah ini juga merupakan wujud komitmen Bank Indonesia dalam menjalankan mandat Undang-Undang Pengembangan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Demikian mengemuka pada Diseminasi Kebijakan Reformasi Pengaturan Industri Sistem Pembayaran kepada para pimpinan dari 203 Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PSP) dan Penyelenggara Penunjang di Bank Indonesia, Jakarta.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menuturkan, reformasi penguatan industri sistem pembayaran adalah fondasi untuk mewujudkan industri sistem pembayaran nasional yang konsolidatif dan berdaya tahan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia berjalan cepat, aman, dan berkelanjutan.

“Berbagai inisiatif digitalisasi pembayaran dalam BSPI 2025 telah mendorong pertumbuhan transaksi digital secara signifikan. Volume transaksi digital diprakirakan mencapai 147,3 miliar transaksi pada 2030,” ujar Perry dikutip dari laman Bank Indonesia, Jumat (23/1/2026).

Perry menuturkan, akselerasi tersebut ditopang oleh perluasan penggunaan QRIS, BI-FAST, dan SNAP, serta penguatan digitalisasi transaksi Pemerintah di pusat dan daerah.

Di sisi lain, peningkatan transaksi digital juga diikuti oleh meningkatnya kompleksitas risiko, termasuk risiko operasional dan siber. Oleh karena itu, penguatan struktur industri sistem pembayaran perlu diiringi penguatan kompetensi, manajemen risiko dan infrastruktur teknologi informasi oleh pelaku industri.