BRI jadi Penyalur Terbesar Kredit Program Perumahan Nasional, Realisasi Tembus Rp9,21 Triliun

Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus mempertegas perannya dalam mendukung program perumahan nasional. Hingga 25 Mei 2026, BRI tercatat sebagai bank penyalur Kredit Program Perumahan (KPP) terbesar di Indonesia, dengan realisasi pembiayaan mencapai Rp9,21 triliun atau setara 54,6 persen dari total realisasi nasional.

Capaian tersebut mencerminkan posisi strategis BRI dalam memperluas akses pembiayaan hunian, sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi melalui sektor properti. Informasi ini disampaikan dalam pertemuan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait dengan Direktur Utama BRI Hery Gunardi di Kantor Pusat BRI, Jakarta, Senin (25/5/2026). Pertemuan itu membahas penguatan sinergi pembiayaan perumahan rakyat, termasuk dukungan terhadap KUR Perumahan dan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

BACA JUGA:Teras Kapal BRI Jangkau Wilayah Kepulauan, Wujud Layanan Perbankan yang Hadir Lebih Dekat

Secara nasional, realisasi KPP hingga 25 Mei 2026 tercatat mencapai Rp16,86 triliun. Dari jumlah tersebut, pembiayaan pada sisi pasokan (supply) sebesar Rp4,87 triliun kepada 1.875 debitur, sedangkan sisi permintaan (demand) mencapai Rp11,99 triliun untuk 78.001 debitur. Adapun kontribusi BRI tercatat sebesar Rp9,21 triliun, yang terdiri dari pembiayaan sisi supply sebesar Rp1,10 triliun kepada 752 debitur dan sisi demand sebesar Rp8,10 triliun kepada 65.576 debitur.

Menteri PKP RI Maruarar Sirait menilai realisasi penyaluran KPP oleh BRI menunjukkan besarnya kontribusi perseroan dalam menopang pembiayaan perumahan nasional. Menurut dia, tingginya penyerapan dana juga mencerminkan kuatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses hunian yang layak dan terjangkau.

“BRI telah menambah kuota yang tadinya Rp8 triliun tahun ini menjadi Rp12 triliun. Kenapa? Karena Rp8 triliun sudah terserap semua. Sekarang sudah Rp9,2 triliun. Bahkan sejak April atau awal Mei 2026, BRI sudah melampaui plafon awal Rp8 triliun. Jadi terima kasih, kinerjanya BRI luar biasa,” ujar Maruarar.

Seiring tingginya kebutuhan pembiayaan masyarakat, BRI juga terus memperluas sosialisasi program KPP di berbagai wilayah sepanjang 2026. Upaya itu antara lain dilakukan di Sorong, Papua Barat Daya dengan realisasi 610 debitur senilai Rp258,9 miliar, Tangerang, Banten sebanyak 255 debitur senilai Rp202,4 miliar, Majalengka, Jawa Barat sebanyak 499 debitur senilai Rp151,98 miliar, serta Pontianak, Kalimantan Barat sebanyak 130 debitur dengan nilai Rp59,23 miliar.

Tak hanya itu, BRI juga memperkuat dukungan pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi. Sepanjang 2025, perseroan berhasil merealisasikan 32.206 unit, atau mencapai 97,5 persen dari target 33.000 unit. Pada 2026, target FLPP BRI meningkat menjadi 60.000 unit, tumbuh 81,8 persen dibanding target tahun sebelumnya. Hingga 25 Mei 2026, realisasi akad FLPP BRI telah mencapai 12.500 unit.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menegaskan bahwa luasnya jaringan layanan BRI menjadi salah satu kekuatan utama dalam memperluas pemerataan akses pembiayaan perumahan hingga ke berbagai daerah di Indonesia.

“BRI memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia, dengan lebih dari 7.500 titik layanan yang terdiri atas kantor cabang dan unit kerja. Dengan jaringan tersebut, program ini dapat dijalankan secara merata sejalan dengan sebaran layanan BRI di berbagai daerah. Masyarakat maupun nasabah pun dapat mengakses program ini melalui seluruh jaringan cabang BRI yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Hery.

Ke depan, BRI juga menyatakan kesiapan untuk mendukung penguatan skema pembiayaan perumahan yang tengah didorong pemerintah, termasuk opsi tenor yang lebih panjang hingga 40 tahun. Skema tersebut diharapkan dapat menghadirkan cicilan yang lebih ringan dan terjangkau bagi masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip prudential banking serta manajemen risiko yang terukur. Langkah ini sejalan dengan komitmen BRI untuk memperluas akses hunian layak, memperkuat inklusi keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di berbagai daerah.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6