BPJS Kesehatan Siapkan Langkah Antisipasi Defisit Iuran

Depok – BPJS Kesehatan Cabang Kota Depok mengakui masih menghadapi tantangan berupa defisit iuran. Namun demikian, berbagai langkah terus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan iuran sekaligus menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

BACA JUGA:Dokumen yang Perlu Dibawa Pasien Saat Berobat Pakai BPJS Kesehatan, Simak Panduan Lengkapnya

BACA JUGA:Tio Pakusadewo Dirawat di RS dengan BPJS Kelas 3, Dewi Irawan Inisiatif Galang Dana

BACA JUGA:Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan saat Masih Kerja, Ini Panduannya

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Depok, Livendri Irvarizal, mengatakan biaya manfaat yang dibayarkan kepada peserta JKN di Kota Depok sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp 2,1 triliun. Sementara itu, penerimaan iuran tercatat sekitar Rp 800 miliar.

Selain itu, terdapat penerimaan iuran sekitar Rp 300 miliar yang akan masuk pada tahun 2026. Meski demikian, Livendri menegaskan bahwa sistem JKN menerapkan prinsip gotong royong secara nasional sehingga pembiayaan tidak hanya bergantung pada satu daerah.

“Untuk di Depok sendiri, yang kita keluarkan Rp 2,1 triliun, itu belum termasuk pendapatan iuran sekitar Rp 800 miliar, ada juga pendapatan iuran yang digeser ke tahun 2026 sekitar Rp 300 miliar,” ujar Livendri, Jumat (19/6/2026).

Menurutnya, kondisi pengeluaran yang lebih besar dibandingkan penerimaan iuran tidak hanya terjadi di Depok, tetapi juga menjadi tantangan secara nasional. Untuk itu, BPJS Kesehatan terus mencari solusi agar tidak terjadi gangguan pembayaran klaim di masa mendatang.

Salah satu langkah yang kini diperkuat adalah pelaksanaan Program Rehab 3.0 yang ditujukan bagi peserta yang memiliki tunggakan iuran.