BNI Sebut Kebijakan Baru Devisa Hasil Ekspor SDA Berdampak Positif pada Likuiditas

Jakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) atau BNI menilai kebijakan baru pemerintah soal Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dengan wajib ditempatkan 100 persen dalam setahun di Indonesia bisa berdampak positif bagi likuiditas perbankan.

Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini mengatakan dengan peraturan ini jumlah pihak ketiga dalam bentuk valas akan meningkat.  Novita mengungkapkan sampai Desember 2024, total devisa hasil ekspor (DHE) yang ada di BNI tercatat USD 1,3 miliar.

Jumlah ini terdiri dari 13 persen deposito valas, dengan sebanyak 70 persen di antaranya adalah dalam bentuk giro, kata Novita dalam Konferensi Pers, Rabu (22/1/2025).

Menurut Novita, dengan adanya kebijakan tersebut, BNI akan mendapatkan dampak positif dalam hal cost of fund seiring dengan meningkatnya jumlah DHE.

BNI mencatatkan pertumbuhan kredit tumbuh 11,6 persen YoY menjadi Rp 775,87 triliun dari Rp 695,09 triliun pada periode sama tahun sebelumnya. 

Ia menuturkan, pertumbuhan kredit ini didukung oleh segmen korporasi yang naik 17,6 persen dan konsumer yang meningkat 14,5 persen. Perusahaan Anak juga mencatatkan pertumbuhan kredit signifikan sebesar 79,7 persen YoY dengan profitabilitas tetap terjaga.

Ekspansi kredit yang prudent diikuti dengan penguatan kualitas aset, tercermin dari Non-Performing Loan (NPL) yang turun menjadi 2 persen, serta Loan at Risk (LaR) dan Credit Cost masing-masing turun menjadi 10,3 persen dan 1,1 persen.

Meskipun kualitas aset kami kuat, BNI tetap berhati-hati dan bertumbuh secara konservatif di tengah ketidakpastian global, ujar Novita dalam konferensi pers.

Dengan pertumbuhan kredit yang sehat dibarengi oleh efisiensi operasional, pendapatan sebelum pencadangan atau Pre-Provisioning Income (PPOP) mampu menunjukkan perbaikan. 

Secara kuartalan, PPOP periode tiga bulanan di Kuartal IV-2024 menyentuh angka tertinggi sebesar Rp 9,5 triliun, sehingga total PPOP sepanjang 2024 mencapai Rp 34,83 triliun.